[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfb7fc71-0fc9-4068-a1bb-22481b42aa96","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-10-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Malang","place_of_enactment","Kepanjen","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK ASASI MANUSIA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No 5 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\n\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor\r\n12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965\r\nNomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\n\r\nNomor 2730);\r\n\r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi\r\n\r\nManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999\r\n\r\nNomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\n\r\nIndonesia Nomor 3886); \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat\r\n\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\n\r\nNomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\n\r\nNomor 4288);\r\n\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);\r\n7.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan\r\n\r\nHukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\n\r\nNomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\n\r\nIndonesia Nomor 5248);\r\n\r\n9.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);\r\n14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor\r\n\r\n3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);\r\n15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor\r\n\r\n10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2015 Nomor 816);\r\n\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);\r\n17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor\r\n\r\n9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat\r\n\r\nMiskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012\r\n\r\nNomor 5 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan\r\n\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor\r\n\r\n3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 seri D); \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 2/D);\r\n \n Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:\r\na. keadilan;\r\nb. persamaan kedudukan di dalam hukum;\r\nc. perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; \r\nd. keterbukaan;\r\ne. efisiensi;\r\nf. efektivitas; dan g. akuntabilitas.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2016. \n Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat miskin dalam mendapatkan akses keadilan serta mewujudkan kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menyelenggarakan bantuan hukum dengan memfasilitasi anggaran kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan bantuan hukum litigasi atau non litigasi. Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara. Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum. Mereka berhak melakukan rekrutmen, memberikan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, menerima anggaran, dan mendapatkan informasi dari instansi pemerintah. Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga selesai, sesuai standar, secara cuma-cuma, serta informasi terkait pelaksanaan bantuan hukum. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan identitas, uraian masalah hukum, data perkara, dan surat keterangan miskin. Penyaluran anggaran dilakukan oleh instansi melalui proses pengajuan permohonan, persetujuan, dan pencairan anggaran. Pembiayaan dibebankan kepada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah. Bupati dapat berkoordinasi dengan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dalam pemberian bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan melakukan rekayasa permohonan.","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum dan melaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.\n2. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MALANG
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF MALANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2016
ON
LEGAL AID ORGANIZATION FOR POOR COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MALANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the provisions in Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, it is necessary to form a Regional Regulation on the Implementation of Legal Aid for Poor Communities;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 12 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the East Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 41), as amended by Law Number 2 of 1965 on Amendments to the Territorial Boundaries of the Surabaya Municipality and the Surabaya Level II Region by Amending Law Number 12 of 1950 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfb7fc71-0fc9-4068-a1bb-22481b42aa96","actionData","errors"]