Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2013

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memanfaatkan burung walet secara lestari demi kesejahteraan rakyat serta menjamin kelestarian sumber daya alam, khususnya sarang burung walet yang memiliki nilai ekonomi.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi dan melestarikan burung walet, mengoptimalkan pengelolaan sarang burung walet secara lestari, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Lokasi sarang burung walet yang berada di habitat alami (kawasan hutan negara dan di luar kawasan hutan negara) dan habitat buatan (bangunan yang dikuasai perorangan atau badan usaha).
2. Setiap pengelolaan sarang burung walet harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah yang berlaku maksimal 5 tahun dan dievaluasi setiap tahun.
3. Izin pengelolaan sarang burung walet dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMD/Negara, atau perusahaan swasta dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Peredaran/pengangkutan sarang burung walet di dalam negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri Sarang Burung Walet (SATS-DN SBW).
5. Peredaran/pengangkutan sarang burung walet ke luar negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri Sarang Burung Walet (SATS-LN SBW) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan.
6. Hak dan kewajiban pemegang izin pengelolaan sarang burung walet, termasuk kewajiban membuat laporan pemanenan dan melaksanakan pembinaan habitat.
7. Pengawasan dan pengendalian izin pemanfaatan sarang burung walet dilakukan oleh Dinas Kehutanan.
8. Penyelesaian sengketa hak atas goa sarang burung walet dapat ditempuh melalui musyawarah, penyelesaian oleh Ninik Mamak, fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, atau melalui Pengadilan Negeri.
9. Larangan bagi pemegang izin pengelolaan sarang burung walet, seperti membuat perapian di dalam goa, menggunakan peralatan yang mengganggu kehidupan burung walet, dan memindahtangankan perizinan.
10. Upaya pelestarian burung walet, termasuk perlindungan habitat dan pengaturan masa panen.

(-)

1. Pelanggaran hukum terhadap ketentuan pidana oleh pemegang izin dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelanggaran administrasi oleh pemegang izin dikenakan sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan pencabutan izin oleh Bupati.