[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfb725ef-3c95-4574-8bbb-b012a53503d6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sijunjung","place_of_enactment","Muaro Sijunjung","theme","Pengelolaan Sarang Burung Walet","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

burung walet
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sarang Burung Walet
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Burung Walet (Collocalia spp) merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaannya di alam;\r\nb. bahwa dalam rangka kelestarian sumber daya alam khususnya Sarang Burung Walet yang mempunyai nilai ekonomi di Kabupaten Sijunjung perlu dilakukan pengelolaan secara bijaksana;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\n dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet. \n Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Guna Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelola Hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Guna Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelola Hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan \n Menetapkan Pengelolaan Sarang Burung Walet \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013. \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memanfaatkan burung walet secara lestari demi kesejahteraan rakyat serta menjamin kelestarian sumber daya alam, khususnya sarang burung walet yang memiliki nilai ekonomi.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi dan melestarikan burung walet, mengoptimalkan pengelolaan sarang burung walet secara lestari, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Lokasi sarang burung walet yang berada di habitat alami (kawasan hutan negara dan di luar kawasan hutan negara) dan habitat buatan (bangunan yang dikuasai perorangan atau badan usaha).
Setiap pengelolaan sarang burung walet harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah yang berlaku maksimal 5 tahun dan dievaluasi setiap tahun.
Izin pengelolaan sarang burung walet dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMD/Negara, atau perusahaan swasta dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
Peredaran/pengangkutan sarang burung walet di dalam negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri Sarang Burung Walet (SATS-DN SBW).
Peredaran/pengangkutan sarang burung walet ke luar negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri Sarang Burung Walet (SATS-LN SBW) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan.
Hak dan kewajiban pemegang izin pengelolaan sarang burung walet, termasuk kewajiban membuat laporan pemanenan dan melaksanakan pembinaan habitat.
Pengawasan dan pengendalian izin pemanfaatan sarang burung walet dilakukan oleh Dinas Kehutanan.
Penyelesaian sengketa hak atas goa sarang burung walet dapat ditempuh melalui musyawarah, penyelesaian oleh Ninik Mamak, fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, atau melalui Pengadilan Negeri.
Larangan bagi pemegang izin pengelolaan sarang burung walet, seperti membuat perapian di dalam goa, menggunakan peralatan yang mengganggu kehidupan burung walet, dan memindahtangankan perizinan.
Upaya pelestarian burung walet, termasuk perlindungan habitat dan pengaturan masa panen.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran hukum terhadap ketentuan pidana oleh pemegang izin dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Pelanggaran administrasi oleh pemegang izin dikenakan sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan pencabutan izin oleh Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SIJUNJUNG REGENCY
NUMBER 10 OF 2013
CONCERNING
MANAGEMENT OF SWIFTLET NESTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SIJUNJUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Swiftlets (Collocalia spp) are one of the
wildlife that can be utilized sustainably
to the greatest extent for the welfare of the people by
still guaranteeing their existence in nature;
that in the context of the sustainability of natural resources,
especially Swiftlet Nests which have economic
value in Sijunjung Regency, it is necessary to carry out
management wisely;
that based on the considerations as
referred to in letters a, and b, it is necessary to
establish a Regional Regulation concerning the Management of
Swiftlet Nests;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the State Constitution of the
Republic of Indonesia of 1945;
Law Number 12 of 1956 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfb725ef-3c95-4574-8bbb-b012a53503d6","actionData","errors"]