[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfb58080-42e0-4510-b9ad-296a7f3745a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2017","number","26","year","2017","published_date","2017-11-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan, Pelayanan Publik
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2017/No.26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
ABSTRAK:	\n \n Pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet harus dikendalikan selain berkesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan fungsi lingkungan agar masyarakat dapat hidup dengan tertib dan menghargai kepentingan bersama juga harus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet belum menjamin legalitas tindakan pemerintah dan belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di daerah serta belum memberikan kemudahan\r\npersyaratan yang harus dipenuhi bagi pengusaha sarang burung walet untuk memperoleh izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung\r\nWalet. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun\r\n1999; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor\r\n13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, yang meliputi : ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, objek dan subjek izin, perizinan, penolakan pemberian izin, hak dan kewajiban, pengawasan, sanksi terhadap pelanggaran, penyidikan, ketentuan pidana, sengketa peralihannya, dan ketentuan lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10) beserta peraturan pelaksananya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pengusaha sarang burung walet. Tujuannya adalah untuk membina, mengawasi, menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet, meningkatkan produktivitas sarang burung walet, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada pada habitat alami (goa alam atau tebing bebatuan) dan habitat buatan (bangunan gedung atau sejenisnya).
Prosedur penemuan lokasi sarang burung walet di habitat alami, termasuk kewajiban pelaporan kepada Bupati melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
Hak prioritas bagi penemu sarang burung walet untuk mengelola dan mengusahakannya.
Kewajiban setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet untuk memiliki izin dari Bupati.
Tata cara pengajuan permohonan izin, termasuk persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi.
Hak dan kewajiban pemegang izin, termasuk kewajiban memberitahukan waktu panen, memperhatikan kelestarian lingkungan, memasang papan nama perizinan, dan mengelola lingkungan secara berkesinambungan.
Kewajiban pemegang izin untuk mengupayakan ketertiban dan memelihara hubungan dengan masyarakat setempat, termasuk memberikan kontribusi berupa bantuan sosial.
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh SKPD terkait atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, serta peran serta masyarakat.

","transitional_provisions","1. Izin yang telah diberikan sebelum peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib diperbaharui dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini.\n2. Pemanfaatan sarang Burung Walet pada kawasan hutan produksi hanya dapat diizinkan apabila status tanah lokasi pemanfaatan berupa pemungutan atau budidaya telah dikeluarkan terlebih dahulu dari kawasan hutan.\n3. Apabila tanah sebagai lokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, izin pemanfaatan baru dapat diberikan setelah terselesaikannya peralihan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n4. Ketentuan ayat (2) tidak berlaku apabila tanah yang dimaksud berupa hutan desa atau dilarang untuk memanfaatkannya.","sanctions","1. Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin, pencabutan izin, perintah pembongkaran bangunan, atau perintah peledakan goa/tebing.\n3. Pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 20% dari nilai bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 26 OF 2017
ABOUT
MANAGEMENT AND BUSINESS LICENSE FOR SWIFTLET NESTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering:

that the management and business of Swiftlet nests must be organized in accordance with the regional spatial plan and environmental functions so that the community can live in an orderly manner and respect common interests, and must also be able to increase Regional Original Income;
that the Regional Regulation of Kotabaru Regency Number 11 of 2013 concerning Management and Business License for Swiftlet Nests does not guarantee the legality of government actions and does not provide legal certainty for the community in the region and does not provide ease of requirements that must be met for swiftlet nest entrepreneurs to obtain a management and business

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfb58080-42e0-4510-b9ad-296a7f3745a5","actionData","errors"]