[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfb01df0-4016-47ed-9fa4-c1aa35642d9c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1960 tentang Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun, Seperti dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2)\r\nUndang-Undang No. 20 Tahun 1952","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1960","number","20","year","1960","published_date","1960-04-13","effective_date","1954-12-31","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun, Seperti dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2)\r\nUndang-Undang No. 20 Tahun 1952","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1960
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 20, LN. 1960/No. 49, TLN. No. 1975, LL : 3 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun, Seperti dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2)\r\nUndang-Undang No. 20 Tahun 1952\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1954. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1954 dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 ini memberikan penghargaan terhadap masa kerja pegawai negeri sipil untuk tujuan pensiun, dengan mempertimbangkan waktu kerja sebelumnya di sektor swasta. Latar belakangnya adalah perlunya peninjauan kembali terhadap penghargaan masa kerja untuk pensiun, sehingga masa kerja di sektor swasta dapat dihitung, meskipun tidak sepenuhnya, dalam menentukan pensiun sebagai pegawai negeri.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup perhitungan waktu kerja sebagai pegawai sipil atau militer Pemerintah Pusat/Swatantra/Swapraja, pegawai badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan pegawai badan swasta. Waktu kerja dihitung penuh atau sebagian, dengan batasan maksimal 10 tahun untuk beberapa kondisi. Peraturan ini juga mengatur bahwa penghargaan waktu kerja hanya berlaku untuk waktu kerja yang belum dihargai dengan pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun.

\n\n

Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa masa kerja yang berlaku untuk menentukan pensiun berlaku baik untuk menentukan hak pensiun maupun untuk menghitung jumlah pensiun.

","transitional_provisions","1. Dalam waktu satu tahun setelah peraturan ini diundangkan perhitungan masa-kerja untuk pensiun dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1954, apabila hal ini menguntungkan bagi yang bersangkutan.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 64 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/77687/pp-no-64-tahun-1954","a7aa516c-a8a4-4c24-a2da-bacf87b5fee4","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49112/uu-no-11-tahun-1969","7f55a401-f103-4162-b6f0-9b162636f12b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 OF 1960
CONCERNING
EMPLOYMENT PERIOD COUNTED FOR PENSION, AS INTENDED IN
ARTICLE 2 PARAGRAPH (2)
LAW NO. 20 OF 1952

President of the Republic of Indonesia,

\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that it is deemed necessary to open the possibility for recognizing private employment time experienced by a civil servant to determine pension; \n that therefore the recognition of employment period for pension determination as regulated in Government Regulation No. 64 of 1954 needs to be amended and reviewed; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law No. 20 of 1952 concerning Civil Servants Pension; \n Government Regulation in Lieu of Law No. 10 of 1960; \n \n

Hearing:

The Deliberation of the Working Cabinet on March 16, 1960.

Decides:

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfb01df0-4016-47ed-9fa4-c1aa35642d9c","actionData","errors"]