[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf996fa4-1aa1-42ae-a6b3-4a240fbceb9c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 4 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan modal daerah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada PT. Bank Sulselbar; berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal berkenaan”; berdasarkan pertimbangan sebagaiman tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada perseroan Terbatas Bank Sulselbar. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945;\r\n2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang \r\n4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme \r\n 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara \r\n7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara \r\n8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara \r\n9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional \r\n10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan \r\n 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas \r\n13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penbendaharaan Negara \r\n14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah \r\n15. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan \r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah \r\n20. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah \r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah \r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat \r\n25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintaha Daerah Kabupaten/Kota \r\n26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah \r\n27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah \r\n28. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n29. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare \r\n31. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar \r\n \n MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016. \n 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibuat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penyesuaian terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada PT. Bank Sulselbar. Dasar hukum penyertaan modal ini adalah Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal dapat dilaksanakan jika jumlah yang akan disertakan telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah perubahan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2012. Perubahan tersebut menetapkan bahwa penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulselbar maksimal sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah). Sampai dengan Tahun 2015, penyertaan modal telah mencapai Rp. 12.647.000.000,- (Dua Belas Milyar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Penyertaan modal daerah ini paling sedikit sebesar 10% dan paling banyak sebesar 25% dari jumlah maksimal penyertaan modal. Penganggaran penyertaan modal ini dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PAREPARE
REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY NUMBER 7 OF 2012 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION OF PAREPARE CITY IN LIMITED LIABILITY COMPANY BANK SULSELBAR

MAYOR OF PAREPARE,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase the Original Regional Income, it is necessary to make adjustments to the Capital Participation of the Regional Government of Parepare City in PT. Bank Sulselbar;
that based on the provisions of Article 75 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management, “Regional Government Capital Participation can be carried out if the amount to be included in the year concerned has been stipulated in regional regulations regarding the capital participation concerned”;
that based on the considerations as referred to in letters a and b,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf996fa4-1aa1-42ae-a6b3-4a240fbceb9c","actionData","errors"]