[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf977239-9310-4d36-bc90-dd1ca4cb89a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Pendidikan Dasar dan Menengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 13 Tahun 2014","number","13","year","2014","published_date","2014-07-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bulungan","place_of_enactment","Tanjung Selor","theme","Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Pendidikan Dasar dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Pendidikan Dasar dan Menengah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/NO.13, TLD/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Pendidikan Dasar dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD Negara RI 1945, penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewengan Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pelayanan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah daerah berwenang untuk penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan PAUD, pendidikan Dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya, sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menyatakan bahwa Bupati/Walikota bertanggungjawab mengelola system pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan\r\nserta menetapkan kebijakan daerah dibidang pendidikan sesuai kewenangannya, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan layanan dan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan beriman, maka diperlukan program pendidikan dan\r\npembiayaan yang terjangkau oleh seluruh lapisan\r\nmasyarakat Kabupaten Bulungan dasar pendidikan, program penyelenggaraan pendidikan gratis merupakan salah satu langkah yang tepat untuk memberikan layanan dan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata sebagai upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan beriman, bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulungan. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, PP No 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah, PP No 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, . Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, PP No 48 Tahun 2008 tentang\r\nPendanaan Pendidikan, PERPRES No 1 Tahun 2007 tentang\r\nPengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan, PERMENDAGRI No 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor\r\n65 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Dasar dan\r\nMenengah, PERMENDAGRI No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan \n Peraturan ini mengenai Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur tentang implementasi program pendidikan gratis di tingkat pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan. Peraturan ini dirancang untuk menjamin bahwa semua siswa di Kabupaten Bulungan memiliki akses ke pendidikan tanpa terbebani oleh biaya, sehingga mendukung upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah tersebut. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014. \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bulungan. Latar belakangnya adalah pendidikan sebagai hak asasi manusia dan kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Tujuannya adalah membebaskan biaya sekolah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pemerataan kesempatan belajar.

Ketentuan substansial mencakup:

Sasaran program adalah jalur pendidikan formal yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik negeri maupun swasta, termasuk sekolah luar biasa.
Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat, dan peserta didik terkait program pendidikan gratis. Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan anggaran dan menjamin mutu pendidikan. Orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan anak. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
Larangan bagi satuan pendidikan dan komite sekolah untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada orang tua peserta didik, dengan pengecualian bagi sekolah yang tidak melaksanakan Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.
Persyaratan sekolah penerima anggaran program, meliputi izin operasional, Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), dan Surat Pernyataan akan melaksanakan Program Penyelenggaraan pendidikan gratis.
Pembiayaan program yang dianggarkan dalam APBD, serta pengendalian, monitoring, supervisi, dan pengawasan pelaksanaan program.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka penyelenggaraan pendidikan yang sudah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan tetap berlaku.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).\n2. Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya yang lebih tinggi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[107],{"_108":109,"_110":111,"_36":112},"text","PERDA Kab. Bulungan No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Pendidikan Dasar dan Menengah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58078/perda-kab-bulungan-no-11-tahun-2016","04f4896a-ab13-4178-8215-6738af875514","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BULUNGAN
THE PROVINCE OF NORTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF BULUNGAN REGENCY
NUMBER 13 OF 2014
on
FREE EDUCATION IMPLEMENTATION PROGRAM
IN PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BULUNGAN,

Considering / Whereas:

that education is a human right and a means to educate the nation as stipulated in the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the provision of education as intended in Article 14 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government is a mandatory affair that is the authority of the Regional Government, to improve basic education services;
that based on Government Regulation Number 38 of 2007, the Regional Government is authorized to provide assistance with the cost of organizing PAUD education, Basic education, secondary education and non-formal education according to their authority;
that according to the provisions in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf977239-9310-4d36-bc90-dd1ca4cb89a9","actionData","errors"]