[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf92d33c-e214-4f9e-af8e-c21db728e26d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008","number","9","year","2008","published_date","2008-11-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Utara","place_of_enactment","Medan","theme","Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/ No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membentuk organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah yang sesuai dengan kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah penduduk, dan potensi daerah.

Peraturan ini membentuk beberapa Lembaga Teknis Daerah, antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanaman Modal dan Promosi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Ketahanan Pangan, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Jiwa Daerah, dan Kantor Perwakilan Jakarta.

Setiap Lembaga Teknis Daerah memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Secara umum, tugas Lembaga Teknis Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidangnya masing-masing. Fungsi Lembaga Teknis Daerah meliputi perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas pembantuan, pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat baru.\n2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Gubernur.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF NORTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 9 OF 2008
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF REGIONAL TECHNICAL INSTITUTIONS
OF NORTH SUMATERA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 120 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government mandates that the Regional Apparatus of the Province consists of the Regional Secretariat, and the Secretariat of the Regional House of Representatives, Regional Services and Regional Technical Institutions and Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government, the Provincial Regional Government and the Regency/City Regional Government, it is necessary to make adjustments to the applicable Statutory Regulations;
that in order to implement Article 2 paragraph (2) of Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf92d33c-e214-4f9e-af8e-c21db728e26d","actionData","errors"]