[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf7df19f-640b-4e2d-9e59-2a768795809f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-09-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ngada","place_of_enactment","Bajawa","theme","Pembentukan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan-desa
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang\u0002Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah \r\ndiubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang \r\nCipta Kerja, dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam \r\nNegeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa \n Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; UndangUndang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang \r\nPembentukan DaerahDaerah Tingkat II Dalam Wilayah \r\nDaerahDaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa \r\nTenggara Timur; UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang \r\nNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 \r\nTahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat \r\ndan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang \r\nPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun \r\n2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor \r\n11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang \r\nPenataan Desa \n Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan Desa; Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; Aset Desa; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022. \n 7 halaman; 3 halaman penjelasan; 57 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2022 ini mengatur tentang pembentukan desa di wilayah Kabupaten Ngada. Latar belakang pembentukan desa ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Tujuan dari penataan desa ini adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Peraturan ini menetapkan pembentukan 48 (empat puluh delapan) desa baru. Nama desa lama, nomor kode desa lama, nama desa baru, nomor kode desa baru, dan pusat pemerintahan desa baru tercantum dalam Lampiran I. Jumlah penduduk, luas wilayah, batas wilayah, dan cakupan wilayah kerja desa baru tercantum dalam Lampiran II. Peta batas wilayah desa baru tercantum dalam Lampiran III.

Pemerintahan Desa terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Untuk pertama kalinya, penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Aset desa lama yang berada pada lokasi desa baru dialihkan menjadi aset desa baru. Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari pendapatan Desa yang meliputi pendapatan asli Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa, bantuan keuangan, hibah dan sumbangan, serta lain-lain pendapatan Desa yang sah. Bupati berwenang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

","transitional_provisions","1. Jumlah penduduk, luas wilayah dan cakupan wilayah kerja masing-masing Desa lama dikurangi dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan cakupan wilayah kerja Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan\n2. Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan atau penggabungan bagian Desa, menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan dan penggabungan bagian Desa.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NGADA REGENCY YEAR 2022 NUMBER 2

REGIONAL REGULATION OF NGADA REGENCY
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
FORMATION OF VILLAGES

PUBLISHED BY :
LEGAL SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF NGADA REGENCY
BAJAWA
2022

REGENT OF NGADA
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NGADA REGENCY
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
FORMATION OF VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NGADA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 14 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, and Article 25 paragraph (5) of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2017 concerning Structuring of Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Formation of Villages. \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf7df19f-640b-4e2d-9e59-2a768795809f","actionData","errors"]