[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf7c61b3-d566-43b2-8220-3bdfccd0ce0a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2013-01-29","effective_date","2013-01-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2013/1 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:	\n \n bahwa kekayaan seni budaya dan keunikan kehidupan sosial yang merupakan hasil karya, karsa, dan rasa masyarakat serta keanekaragaman flora dan fauna, bentang alam, dan saujana merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis, terencana, holistik, terpadu, berkelanjutan, serta bertanggung jawab dengan tetap memerhatikan dan melindungi nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat; bahwa wilayah Kabupaten Kuningan merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Jawa Barat yang memiliki potensi wisata yang beragam dan menarik terdiri atas potensi alam, budaya, dan kreasi manusia lainnya yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfatkan seluruh sumber daya pariwisata; bahwa pengembangan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan perlu dukungan berbagai pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.59/PW.002/MPPT-85 Tahun 1985; . Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.98/HK.103/MPPT-87 Tahun 1987; . Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : Kep 012/MKP-2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Dan Fungsi, Asas Dan Prinsip, Pembangunan Kepariwisataan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Kawasan Strategis Kepariwisataan Kawasan Wisata Unggulan Dan Jalur Wisata, Jenis Usaha Pariwisata, Penyelenggaraan Kepariwisataan, Hak Dan Kewajiban, Sistem Informasi Manajemen Pariwisata, Pelatihan Dan Penyuluhan, Konvensi, Perjalanan Insentif Dan Pameran, Penelitian Dan Pengembangan, Pengembangan Pariwisata Dan Promosi, Kerjasama Dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi, Pendanaan, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Umum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2013. \n 33 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan. Maksud dari penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah agar dapat berkembang secara terarah, optimal, dan fungsional selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Tujuannya adalah untuk memelihara nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Kuningan, menumbuhkan rasa persatuan, pluralisme, dan multikultur, mendorong pendayagunaan potensi lokal, menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, memelihara kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan skala Daerah, memberikan izin usaha pariwisata, melaksanakan kerjasama internasional atau nasional, memfasilitasi kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, melaksanakan monitoring dan evaluasi, menyelenggarakan promosi, mengembangkan sistem informasi pemasaran, menetapkan kekhasan pariwisata Daerah, dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kawasan strategis kepariwisataan, kawasan wisata unggulan, dan jalur wisata. Jenis usaha pariwisata meliputi penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, karaoke, pertunjukan, taman rekreasi, gelanggang renang, bioskop, gelanggang seni, pemandian alam, kolam pancing, gelanggang permainan, gelanggang olahraga, perkemahan, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, panti pijat tradisional, dan panti mandi uap/SPA. Usaha pariwisata wajib memperoleh izin atau mendaftarkan usaha kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan pelayanan perizinan usaha pariwisata. Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengendalikan usaha kepariwisataan, menerima Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi, serta menerima data dan informasi kegiatan usaha. Setiap badan usaha berhak mendapatkan kemudahan pelayanan, memperoleh kesempatan berusaha, memperoleh izin, mendapat fasilitasi promosi, dan mendapat perlindungan. Setiap wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat, pelayanan sesuai standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi. Setiap pengusaha pariwisata berhak mendapatkan kesempatan yang sama, membentuk asosiasi, mendapatkan perlindungan hukum, dan mendapatkan fasilitas.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada pengusaha pariwisata, menyediakan informasi, menciptakan iklim yang kondusif, memelihara aset daerah, mengawasi kegiatan kepariwisataan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), menyelenggarakan promosi investasi, dan menyelenggarakan diseminasi informasi. Setiap orang berkewajiban menjaga situasi yang kondusif dan kelestarian lingkungan. Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memiliki izin usaha, menjaga norma agama, menjaga keamanan, memberikan informasi yang akurat, memberikan pelayanan yang optimal, menjaga citra, menyediakan fasilitas ibadah, menyediakan sarana keselamatan, memprioritaskan produk lokal, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat.

","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang dan badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 47, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan pasal 19 dan 31, dikenai sanksi administrasi.\n3. Sanksi administrasi dapat berupa: Peringatan tertulis, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan sementara kegiatan usaha, dan Pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2013
CONCERNING
TOURISM MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the wealth of arts and culture and the uniqueness of social life which are the result of the work, creativity, and sense of the community as well as the ethnic diversity of flora and fauna, landscapes, and sceneries are the basic capital in carrying out tourism development which is carried out systematically, planned, holistically, integrated, sustainably, and responsibly while still paying attention to and protecting the religious and cultural values that live and develop in the community;
that the Kuningan Regency area is one of the Tourism Destination (DTW) in West Java which has diverse and attractive tourism potential consisting of natural, cultural, and other human creation potentials that need to be managed and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf7c61b3-d566-43b2-8220-3bdfccd0ce0a","actionData","errors"]