[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf6a2c50-c1c7-4899-ad90-edac23b5d806","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kampar","place_of_enactment","Bangkinang","theme","Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PELAYANAN TERA/TERA ULANG
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1, TLD. NO. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:	\n \n Perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang pajak dan retribusi daerah menambah kewenangan pemungutan retribusi daerah pada kabupaten/kota dengan harapan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar. Penambahan retribusi tersebut antara lain Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Sehubungan hal tersebut perlu menetapkan retribusi dimaksud dengan Peraturan Daerah, di antaranya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 26 Tahun 1983; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 2 Tahun 1989; PERMENPERINDAG No. 61/MPP/Kep/2/1998; PERMENDAG No. 08/M-DAG/PER/3/2010; PERMENDAG No. 69/M-DAG/PER/10/2012; PERMENDAG No. 70/M-DAG/PER/10/2014; PERMENDAG No. 71/M-DAG/PER/l0/2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAG No. 78/M-DAG/PER/11/2016; KEPMENRINDAG No. 731/MPP/Kep/10/2002. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan dan retribusi pelayanan tera/tera ulang yang meliputi antara lain pembatasan istilah yang digunakan dalam peraturan; penyelenggaraan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP); retribusi pelayanan tera/tera ulang; peninjauan kembali tarif retribusi jasa umum; sanksi administratif; ketentuan pidana; dan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018. \n Penjelasan : 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut dan mengubah beberapa peraturan terkait tarif biaya tera dan penyelenggaraan kemetrologian, termasuk:\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986.\n","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Kampar. Latar belakangnya adalah untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran pengukuran, serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Pelaksanaan metrologi legal merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Jenis Alat UTTP: Alat ukur panjang, takaran, alat ukur dari gelas, tangki ukur, timbangan, anak timbangan, alat ukur gaya dan tekanan, alat kadar air, alat ukur cairan dinamis, alat ukur gas, alat ukur energi (kWh), perlengkapan UTTP, dan alat ukur lingkungan hidup.
Kewajiban Tera/Tera Ulang: Alat UTTP yang digunakan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan/menerima barang, menentukan pungutan/upah, menentukan produk akhir, atau melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera/tera ulang.
Larangan: Produsen/penyedia dan pengguna alat UTTP dilarang menggunakan alat yang tidak memiliki tanda tera yang sah atau memiliki tanda tera yang rusak.
Retribusi: Pengaturan mengenai nama, objek, subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan struktur tarif retribusi, serta tata cara pemungutan retribusi.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga paling tinggi 2% setiap bulan.\n2. Pemilik atau pengguna UTTP yang lalai tidak melakukan kewajiban tera dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KAMPAR REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
ORGANIZATION AND RETRIBUTION OF
MEASUREMENT/RE-MEASUREMENT SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAMPAR,

Considering:

that to protect the public interest, and to ensure accuracy in measurement, create order and legal certainty, it is necessary to carry out measurement and re-measurement of measuring instruments, scales, weights and their accessories;
that according to the provisions of Law Number 23 of 2014 concerning Local Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015, the implementation of legal metrology in the form of measurement, re-measurement and supervision is the authority of the regional government of regencies/cities;
that based on the provisions of Article 110 paragraph (1) letter 1 and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf6a2c50-c1c7-4899-ad90-edac23b5d806","actionData","errors"]