[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf692536-5792-47aa-a807-fbdd88090764","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-12-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah","place_of_enactment","Koba","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYIDIK – PEGAWAI NEGERI SIPIL
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No.242. 2016 NOREG 4.12/2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum Daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memberikan jaminan kepastian penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah, perlu mengatur pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2012; Permendagri No. 11 Tahun 2009. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Kedudukan Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian PPNS, Pendidikan dan Pelatihan, Kartu Tanda Pengenal, Sumpah/Janji dan Pelantikan, Sekretariat PPNS, Bentuk/Model Formulir Penyidikan, Pembinaan, Pakaian dan Atribut, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016. \n - Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas, atribut dan tata cara penggunaan pakaian dinas PPNS diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n- Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\r\n- Tata cara pemberian kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\r\n- Untuk melaksanakan tugas sebagai penyidik ditetapkan bentuk/formulir penyidikan sesuai dengan Perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Bangka Tengah. Latar belakangnya adalah untuk mengantisipasi perkembangan dinamika masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam penegakan Peraturan Daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Kedudukan PPNS berada di bawah Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Satpol PP.
Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, yang dilaksanakan di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
Wewenang PPNS meliputi menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, memeriksa identitas tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi, mendatangkan ahli, dan melakukan penghentian penyidikan dengan petunjuk Penyidik Polri.
PPNS memiliki hak sebagai PNS dan dapat diberikan insentif/tunjangan.
PPNS wajib melakukan penyidikan atas laporan pelanggaran Perda, menyerahkan hasil penyidikan melalui Penyidik Polri, membuat berita acara tindakan penyidikan, dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
Pengangkatan dan pemberhentian PPNS dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Bupati.
Syarat pengangkatan PPNS meliputi pangkat minimal Penata Muda (Golongan III/a), pendidikan minimal Sarjana (S-1), lulus pendidikan khusus penyidikan, DP-3 baik, dan sehat jasmani.
PPNS dapat diberhentikan karena berhenti sebagai PNS, permintaan sendiri, pelanggaran disiplin, tidak memenuhi syarat, atau meninggal dunia.
Pendidikan dan pelatihan PPNS terdiri dari pendidikan calon PPNS dan peningkatan kemampuan PPNS.
PPNS diberi kartu tanda pengenal.
PPNS diambil sumpah/janji dan dilantik sebelum bertugas.
Sekretariat PPNS dibentuk pada Satpol PP untuk koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring, dan evaluasi penegakan Perda.
Bentuk/model formulir penyidikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pembinaan PPNS meliputi pembinaan umum oleh Menteri Dalam Negeri, pembinaan teknis oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, dan Jaksa Agung, serta pembinaan operasional oleh Bupati.
Pakaian dinas dan atribut PPNS diatur dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGKA TENGAH
THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS
REGIONAL REGULATION OF BANGKA TENGAH REGENCY
NUMBER 12 OF 2016
ON
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA TENGAH,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to anticipate the development and dynamics of community activities in line with the demands of the era of globalization and regional autonomy, the conducive conditions of public order and peace of the region are a fundamental need for the entire community to improve the quality of their lives;
that in order to anticipate developments and dynamics as referred to in letter a and to provide guaranteed legal certainty for law enforcement against violations of Regional Regulations, it is necessary to regulate the implementation of law enforcement by civil servant investigators;
that based on the considerations as referred to in letter

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf692536-5792-47aa-a807-fbdd88090764","actionData","errors"]