[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf536f9e-58f2-42ee-b233-d2d1bd355adc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-09-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabanan","place_of_enactment","Tabanan","theme","Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN-PEREMPUAN-DAN-ANAK-KORBAN-KEKERASAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2016/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan kodratnya tanpa diskriminasi;\r\nb. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;\r\nc. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Tabanan belum memiliki dasar pengaturan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 \n 1.KETENTUAN UMUM; 2.ASAS DAN TUJUAN; 3.HAK-HAK KORBAN; 4.KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB; 5.KELEMBAGAAN; 6.STANDAR PELAYANAN MINIMAL; 7.RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL; 8.PEMANTAUAN DAN EVALUASI; 9.PELAPORAN; 10.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 11.PERAN SERTA MASYARAKAT; 12.PENDANAAN; 13.KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Tabanan. Latar belakangnya adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu ditangani secara serius.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan dan Tanggung Jawab: Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk pelayanan, pemantauan, dan peningkatan kemampuan aparatur.
Kelembagaan: Bupati membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dapat berupa P2TP2A, PPT berbasis rumah sakit, PPT kecamatan, dan PPT Desa.
Pelayanan PPT: PPT memberikan pelayanan yang cepat, mudah, nyaman, aman, gratis, menjaga kerahasiaan korban, serta menjamin keadilan dan kepastian hukum.
Standar Pelayanan Minimal (SPM): SPM bertujuan menjamin perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan, meliputi penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
Rumah Perlindungan Sosial: Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Rumah Perlindungan Sosial dan/atau Rumah Aman untuk memberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
Pemantauan dan Evaluasi: Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
Pelaporan: Bupati bertanggung jawab membuat laporan pelaksanaan SPM dan menyampaikannya kepada Gubernur.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan terhadap pengembangan PPT dan pengawasan atas pelaksanaan SPM.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui berbagai cara, seperti membentuk mitra keluarga, unit perlindungan, sosialisasi, pertolongan pertama, dan pelaporan.
Pendanaan: Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TΑΒΑΝΑΝ
THE PROVINCE OF BALI

REGIONAL REGULATION OF TΑΒΑΝΑΝ REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2016
ON
PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF VIOLENCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TΑΒΑΝΑΝ,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that acts of violence against women and children are violations of human rights, so it is necessary to protect their dignity and ensure their right to life in accordance with their nature without discrimination;
that in order to prevent and overcome violence against women and children, it is necessary to provide legal protection for women and children victims of violence;
that in the context of organizing the protection of women and children victims of violence in Tabanan Regency, there is no regulatory basis;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional Regulation on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf536f9e-58f2-42ee-b233-d2d1bd355adc","actionData","errors"]