[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf50fa3c-eaa0-406b-bbdd-c2495f8aaf2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-11-09","effective_date","2015-11-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una","place_of_enactment","Ampana","theme","Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tuntutan ganti kerugian daerah
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2015/NO.10, TLD NO.45
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kekayaan Daerah dapat berkurang karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya, baik disengaja maupun karena kelalaian bendahara, pegawai atau pejabat lainnya dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan atau kemampuan manusia. Untuk memberikan landasan hukum kepada bendahara, pegawai, atau pejabat lain yang berperan dalam pelaksanaan APBD dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah, dinyatakan ketentuan tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2015. \n 16 halaman; Penjelasan 4 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baik, tertib, transparan, dan akuntabel.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Subjek dan Objek Kerugian Daerah: Menetapkan siapa saja yang dapat menjadi subjek kerugian daerah (bendahara, pegawai bukan bendahara, pihak ketiga) dan apa saja yang menjadi objek kerugian (uang dan barang).
Informasi, Pelaporan, dan Pemeriksaan: Mengatur mekanisme pelaporan indikasi kerugian daerah dan proses pemeriksaan oleh Inspektorat.
Majelis Pertimbangan TP-TGR: Pembentukan dan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian daerah. Majelis ini bertugas menginventarisasi kasus, menghitung kerugian, memverifikasi bukti, dan memberikan pertimbangan kepada Bupati.
Penyelesaian TP-TGR: Mengatur tata cara penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), termasuk upaya damai, tuntutan ganti rugi biasa, dan penyelesaian kerugian barang daerah.
Daluwarsa: Menetapkan jangka waktu daluwarsa untuk tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
Penghapusan dan Pembebasan: Mengatur kondisi di mana kerugian daerah dapat dihapuskan atau diberikan pembebasan.
Penyetoran: Mengatur tata cara penyetoran/pengembalian kerugian daerah ke Kas Daerah.

Peraturan ini memberikan landasan hukum dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan tersebut.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Majelis Pertimbangan TP-TGR yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Majelis Pertimbangan TP-TGR sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Atasan langsung bendahara atau kepala SKPD/unit kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.\n3. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.\n4. Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain atau Kepala SKPD/unit kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TOJO UNA-UNA
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TOJO UNA-UNA REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
CONCERNING
PROCEDURES FOR REGIONAL LOSS COMPENSATION CLAIMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TOJO UNA-UNA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 144 of the Regulation
Government Number 58 of 2005 concerning Regional Finance
, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding Procedures for
Regional Loss Compensation Claims;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia;
Law Number 32 of 2003 concerning the Establishment of
Tojo Una-Una Regency in Central Sulawesi Province
(State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number
147, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number
4342);
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government
(State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014
Number 244, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf50fa3c-eaa0-406b-bbdd-c2495f8aaf2a","actionData","errors"]