[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf468ae4-993e-4ce6-a29e-afb8cebd1767","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2023","number","15","year","2023","published_date","2023-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karawang","place_of_enactment","Karawang","theme","Kesejahteraan Lanjut Usia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESEJAHTERAAN - LANJUT - USIA
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD 2023/Nomor 15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kesejahteraan Lanjut Usia
ABSTRAK:	\n \n Bahwa lanjut usia memiliki hak dan kewajiban yang sama serta memliki potensi dan kemapuan yang yang dikembangkan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2004; Perda Prov. Jabar No. 1 Tahun 2023; Perda Kab. Karawang No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Karawang No. 11 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Karawang No. 6 Tahun 2018. \n Peraturan ini mengatur tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang meliputi Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Penyelenggaraan, Kelembagaan, Peran Serta, Penhargaan, Peminaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023. \n 19 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Karawang. Latar belakangnya adalah pengakuan bahwa lanjut usia memiliki hak dan kewajiban yang sama serta potensi yang perlu dikembangkan. Pertumbuhan jumlah lanjut usia yang meningkat memerlukan perhatian lebih dalam peningkatan kesejahteraan mereka.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif lanjut usia, mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan, memelihara nilai budaya dan kekerabatan, meningkatkan dukungan pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan pengetahuan keluarga lanjut usia.

Ketentuan substansial mencakup:

Hak dan kewajiban lanjut usia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pelayanan keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan, kemudahan fasilitas umum, bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial.
Pelayanan ditujukan bagi Lanjut Usia Potensial dan Tidak Potensial dengan cakupan yang berbeda.
Pengaturan mengenai pelayanan keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja (sektor formal dan non formal), pendidikan dan pelatihan, kemudahan penggunaan fasilitas umum (termasuk aksesibilitas), pemberian bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial.
Pembentukan dan peran BKL, Karang Werdha, dan Posyandu Lansia.
Peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
Pemberian penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
Pembiayaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

\n","transitional_provisions","1. Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas paling lambat 4 (empat) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia dapat dikenai sanksi administratif berupa:\n a. teguran lisan;\n b. teguran tertulis; dan\n c. pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARAWANG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KARAWANG REGENCY
NUMBER 15 OF 2023
CONCERNING
ELDERLY WELFARE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARAWANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the elderly as Citizens of the Republic of Indonesia have the same rights and obligations in all aspects of life, and have the potential and ability that can be developed to promote the welfare of themselves, their families, and the community;
that the growth of the elderly in Karawang Regency is increasing while attention to the welfare of the elderly is not adequate both in terms of quantity and quality, so efforts are needed for development and improvement;
that with the enactment of Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare, the Regional Government is responsible for realizing efforts to improve the social welfare of the elderly;
that based on the considerations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf468ae4-993e-4ce6-a29e-afb8cebd1767","actionData","errors"]