[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf425139-6c39-4d9d-8a1b-86b2bc66fbb6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025","number","49","year","2025","published_date","2025-07-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pinjaman-koperasi
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 49, BN.2025 (530)/15 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden Republik\r\nIndonesia sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025\r\ntentang Percepatan Pembentukan Koperasi\r\nDesa/Kelurahan Merah Putih, dalam mendorong\r\nkemandirian bangsa melalui swasembada pangan\r\nberkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk\r\npemerataan ekonomi, telah dibentuk Koperasi\r\nDesa/Kelurahan Merah Putih;\r\nb. bahwa pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih\r\nperlu dilakukan melalui sinergi pendanaan antara\r\npemerintah dan perbankan;\r\nc. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pendanaan\r\nantara pemerintah dan perbankan, perlu disusun dalam\r\nsuatu pengaturan mengenai tata cara pinjaman Koperasi\r\nDesa/Kelurahan Merah Putih;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pinjaman\r\nDalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan\r\nMerah Putih; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ketentuan pinjaman, pejabat perbendaharaan, skema pinjaman, pengembalian pinjaman, akuntansi dan pelaporan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2025. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP/KDMP). Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan arahan Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan tujuan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Bank Pemerintah dapat memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada KKMP/KDMP setelah mendapat persetujuan dari bupati/wali kota atau kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah pembangunan kelurahan/musyawarah Desa. Persetujuan ini termasuk penggunaan Dana Desa atau Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendukung pengembalian pinjaman.
Pinjaman diberikan untuk kegiatan kantor koperasi, pengadaan sembilan bahan pokok, simpan pinjam, klinik Desa/Kelurahan, apotek Desa/Kelurahan, pergudangan (cold storage), dan/atau logistik Desa/Kelurahan.
Menteri Keuangan menetapkan pejabat perbendaharaan yang bertanggung jawab atas penempatan Dana Desa atau DAU/DBH untuk mendukung pengembalian pinjaman.
Skema pinjaman meliputi plafon pinjaman maksimal Rp3.000.000.000,00 per KKMP/KDMP, suku bunga/margin/bagi hasil 6% per tahun, jangka waktu pinjaman maksimal 72 bulan, masa tenggang 6-8 bulan, dan pembayaran angsuran bulanan.
KKMP/KDMP yang menerima pinjaman harus memenuhi kriteria minimal seperti berbadan hukum koperasi, memiliki nomor induk koperasi, rekening bank atas nama koperasi, nomor pokok wajib pajak, nomor induk berusaha, dan proposal bisnis.
Ketua pengurus KKMP/KDMP mengajukan usulan pinjaman kepada Bank dengan persetujuan bupati/wali kota atau kepala Desa, disertai proposal rencana bisnis.
Bank melakukan penilaian kelayakan pinjaman dan membuat Perjanjian Pinjaman dengan KKMP/KDMP yang memuat besaran pinjaman, tujuan pinjaman, jangka waktu, masa tenggang, suku bunga, tahapan pencairan, besaran angsuran, dan Jatuh Tempo Pinjaman.
Dalam hal dana pada Rekening Pembayaran Pinjaman tidak mencukupi, Bank menyampaikan permohonan penempatan dana kepada KPA BUN Pengelola Dana Desa atau KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum, yang bersumber dari Dana Desa atau DAU/DBH.

Peraturan ini juga mengatur mengenai akuntansi dan pelaporan terkait penempatan dana untuk pengembalian pinjaman.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PMK No. 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/347087/pmk-no-15-tahun-2026","5e787e59-f30e-45c0-acfa-f4b7b0f3d6eb","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 49 OF 2025
CONCERNING
PROCEDURES FOR LOANS IN THE CONTEXT OF
FINANCING THE MERAH PUTIH VILLAGE/SUB-DISTRICT COOPERATIVE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the directives of the President of the Republic of Indonesia in accordance with Presidential Instruction Number 9 of 2025 concerning the Acceleration of the Establishment of the Merah Putih Village/Sub-District Cooperative, in promoting national independence through sustainable food self-sufficiency and development from the village for economic equality, the Merah Putih Village/Sub-District Cooperative has been established;
that the financing of the Merah Putih Village/Sub-District Cooperative needs to be carried out through a funding synergy between the government and banking;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf425139-6c39-4d9d-8a1b-86b2bc66fbb6","actionData","errors"]