[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf35f574-e5c2-4c67-8259-68d07ad5cefc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 1 Tahun 2010","number","1","year","2010","published_date","2010-04-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kependudukan dan Perkawinan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berada didalam dan diluar Kabupaten Hulu Sungai Selatan; bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelengggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan sistematika; Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban Penduduk; Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri; Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus; Data dan Dokumen Kependudukan; Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa; SIstem Informasi Administrasi Kependudukan; Perlindungan Data Pribadi Penduduk; Pelaporan; Penyidikan; Sanksi Administratif dan Biaya Pelayanan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 42 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik di dalam maupun di luar wilayah kabupaten.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meliputi:

Bupati: Melakukan koordinasi, membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengatur teknis penyelenggaraan, serta melakukan pembinaan dan sosialisasi.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, memberikan pelayanan yang sama dan profesional, menerbitkan dokumen kependudukan, menjamin kerahasiaan dan keamanan data, melakukan verifikasi dan validasi data, serta mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
UPTD Instansi Pelaksana: Melaksanakan urusan pencatatan sipil yang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya.
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi: Melakukan verifikasi dan validasi data, pencatatan peristiwa penting dan kependudukan, serta menerbitkan dokumen kependudukan.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Penduduk memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan atas data pribadi, dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. Mereka juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada Dinas.

Peraturan ini juga mengatur mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), serta proses pembetulan dan pembatalan dokumen kependudukan.

","transitional_provisions","1. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuknya UPTD Instansi Pelaksana.\n3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:\na. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat tahun 2011;\nb. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;\nc. KTP yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.","sanctions","1. Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.\n2. Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif.\n3. Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administrasi.\n4. Pejabat pada Dinas yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2010
on
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

Considering:

that the implementation of population and civil registration is a mandatory affair for the Hulu Sungai Selatan Regency Government in order to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status of every population event and important event experienced by the residents of Hulu Sungai Selatan Regency who are inside and outside the Hulu Sungai Selatan Regency;
that as a further elaboration of the implementation of Law Number 23 of 2006 on Population Administration, it is necessary to have a Regional Regulation on the Implementation of Population Administration in Hulu Sungai Selatan Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf35f574-e5c2-4c67-8259-68d07ad5cefc","actionData","errors"]