[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf29020f-8bcb-46cd-8b28-344cd6d49595","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 tentang PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI BANYUWANGI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017","number","14","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuwangi","place_of_enactment","Banyuwangi","theme","PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI BANYUWANGI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pariwisata dan Kebudayaan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 20 17 NOMOR 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI BANYUWANGI
ABSTRAK:	\n \n Bahwa kebudayaan daerah merupakan identitas daerah, bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan oleh masyarakat sebagai suatu keluhuran budi, nilai dan norma yang bersendikan Pancasila. Untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terpadu dan terukur. Sehingga agar perencanaan tersebut lebih terarah dan memberikan kepastian hukum maka diperlukan suatu produk hukum yang mengatur dan melindungi pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi. \n UU No.32 Tahun 2009; UU No.2 Tahun 1965; UU No.19 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2005; UU No.43 Tahun 2007; UU No.10 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2009; UU No.33 Tahun 2009; UU No.11 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.78 Tahun 2007; Perpres No.87 Tahun 2014; Permendagri No.52 Tahun 2007; PB Mendagri dan Menbudpar No.42 Tahun 2009 dan No.40 Tahun 2009; Permendikbud No.10 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang lingkup Pelestarian warisan budaya dan adat istiadat daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pembinaan dan pengawasan. Pelestarian warisan budaya dan adat istiadat bertujuan untuk melindungi dan memelihara peninggalan budaya dan nilai-nilai tradisi berdasarkan prinsip pancasila. Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat. Pemerintah Daerah juga mempunyai hak untuk mengendalikan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat serta berkewajiban untuk memfasilitasi perlindungan karya seni tradisional dan/atau karya seni budaya yang belum diketahui penciptanya. Masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan seluruh aspek warisan budaya dan adat istiadat sesuai khaidah dan fungsinya serta berkewajiban untuk turut serta dalam penyelenggaraan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi. Penyelenggaraan Pelestarian kesenian daerah, kepurbakalaan, permuseuman, kesejarahan, kebahasaan, kesusastraan, pakaian adat, tata rias, tata busana, upcara adat pengantin Banyuwangi, arsitektur bangunan, kepustakaan dan naskah kuno serta kuliner/makanan khas Banyuwangi meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya bagi kesenian daerah. Kewajiban untuk pendaftaran perkumpulan dan/atau organisasi kebudayaan daerah. Pengembangan data Informasi Pelestarian Kebudayaan yang terhubung dalam satu jejaring secara nasional. Pembinaan, pengawasan dan pembiayaan kegiatan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari APBD. Penyelesaian perselisihan dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat secara musayawarah para pihak. Sanksi administrasi terkait pelanggaran kepemilikan naskah kuno dan Pengembangan data Informasi Pelestarian Kebudayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n 29 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya serta adat istiadat daerah sebagai identitas daerah, bangsa, dan negara. Latar belakangnya adalah perlunya perencanaan sistematis, terpadu, dan terukur untuk pelestarian tersebut.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah:** Melaksanakan pendataan, memfasilitasi pelestarian, melakukan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha, melakukan koordinasi pengelolaan kebudayaan, merumuskan kebijakan, menyelenggarakan pelestarian sesuai norma, melakukan kerjasama antar daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan kawasan warisan budaya, dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan.\n2. **Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah:** Mewujudkan hak berkebudayaan, mengendalikan pelestarian dengan membentuk Dewan Pelestarian Adat Istiadat Banyuwangi, memperoleh data dan informasi, mengalihmediakan naskah kuno, memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual, mengembangkan data dan informasi pelestarian kebudayaan, memfasilitasi perlindungan karya seni tradisional, melaksanakan kegiatan pelestarian kesenian, menginventarisir dan menghimpun naskah kuno, serta mereproduksi naskah kuno.\n3. **Hak dan Kewajiban Masyarakat:** Menggunakan warisan budaya sesuai fungsinya, memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah, memilih aspek warisan budaya untuk kepentingan pengungkapan nilai kearifan lokal, serta turut serta dalam menjaga, melestarikan, dan meningkatkan kegiatan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n2. Setiap orang yang tidak mendaftarkan benda warisan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF BANYUWANGI REGENCY
NUMBER 14 YEAR 2017
ON
PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE AND CUSTOMS IN BANYUWANGI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANYUWANGI,

\n\n \n \n

Considering:

that regional culture is the identity of the region, nation and state that must be preserved, developed and affirmed based on the crystallization of cultural values that grow and develop and are upheld by the community as a noble character, values and norms based on Pancasila;
that in order to preserve and develop cultural heritage and customs in Banyuwangi, systematic, integrated and measurable planning is needed;
that in order for the planning to be more focused and provide legal certainty, a legal product is needed that regulates and protects the preservation of cultural heritage and customs in Banyuwangi.
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf29020f-8bcb-46cd-8b28-344cd6d49595","actionData","errors"]