[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf04e717-1f54-4382-a6f7-bcd8e70f4e21","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2025","number","5","year","2025","published_date","2025-01-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamongan","place_of_enactment","Lamongan","theme","Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bea - tanah
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 5.
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : bahwa masyarakat berhak memiliki rumah tinggal yang layak sebagai perwujudan hak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk memiliki rumah pertama, perlu memberikan insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. \n Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2023. \n Peraturan ini menetapkan pemberian insentif fiskal berupa pembebasan 100% (seratus persen) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang melakukan perolehan hak atas rumah pertama melalui program rumah umum atau rumah tapak, mencakup kriteria penerima, tata cara permohonan, hingga mekanisme penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah terkait. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025. \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2025 ditetapkan sebagai pedoman pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan hak masyarakat atas rumah tinggal yang layak serta mendukung percepatan program tiga juta rumah nasional.

Substansi kebijakan ini mengatur pemberian pembebasan BPHTB yang dikhususkan bagi kepemilikan rumah pertama melalui mekanisme jual beli. Peraturan ini menetapkan kriteria MBR berdasarkan batasan penghasilan bulanan, yaitu maksimal Rp7.000.000,00 untuk individu tidak kawin, serta Rp8.000.000,00 untuk individu kawin maupun peserta tabungan perumahan rakyat. Selain kriteria penghasilan, terdapat batasan luas lantai bangunan, yakni maksimal 36 m2 untuk Rumah Umum/satuan rumah susun dan 48 m2 untuk Rumah Swadaya.

Untuk memperoleh pembebasan BPHTB, pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif, di antaranya bukti kewarganegaraan, bukti penghasilan, bukti kepemilikan tanah dengan luas maksimal 200 m2, surat pernyataan belum memiliki rumah, serta dokumen pendukung lainnya seperti SPPT PBB dan Persetujuan Bangunan Gedung. Tata cara pengajuan dilakukan melalui permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah, yang akan ditindaklanjuti dengan penelitian administrasi. Keputusan atas permohonan tersebut wajib diberikan dalam jangka waktu 14 hari kerja, di mana jika batas waktu tersebut terlampaui, permohonan dianggap dikabulkan secara otomatis.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF LAMONGAN
EAST JAVA PROVINCE
REGULATION OF THE REGENT OF LAMONGAN
NUMBER 5 OF 2025
CONCERNING
EXEMPTION OF LAND AND BUILDING RIGHTS ACQUISITION DUTY FOR LOW-INCOME COMMUNITIES

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

REGENT OF LAMONGAN,

Considering :

that the community has the right to own a decent residential house as a manifestation of the right to live prosperously, physically and mentally, and to obtain a good and healthy living environment;
that in order to provide convenience for Low-Income Communities to own their first

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf04e717-1f54-4382-a6f7-bcd8e70f4e21","actionData","errors"]