[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bef82f66-b1af-4705-8962-da6ce45b10b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Utara","place_of_enactment","Masamba","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana pembangunan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/NO.6, TLD NO.216
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan Pasal 15 ayat (2) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara\r\nPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana\r\nPembangunan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah\r\nKabupaten Luwu Utara. \n Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara \r\n2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan \r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional \r\n4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 \r\n6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional \r\n12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; \r\n13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;\r\n 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; \r\n15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.\r\n \n MENGATUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010-2015 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2011. \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015. RPJMD ini dimaksudkan untuk menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas, menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta, dan masyarakat, serta menjadi bahan dalam penyusunan RKPD. Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat.

\n\n

Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, partisipasi pemangku kepentingan, integrasi rencana tata ruang, serta memperhatikan kondisi dan potensi daerah. Perencanaan pembangunan daerah harus transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

\n\n

RPJMD Tahun 2010-2015 memuat visi, misi, strategi, arah pembangunan, dan program prioritas daerah, berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional. Sistematika RPJMD meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, analisa isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan, indikasi rencana program dan kebutuhan pendanaan, pentahapan pembangunan dan penetapan indikator kinerja daerah, kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi, serta penutup. Pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten.

\n\n

Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD dengan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan. Musrenbang dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan awal RPJMD. Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang. DPRD melakukan konsultasi dengan masyarakat dan Pemerintah Provinsi dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Gubernur dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.

\n\n

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati. Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian, terjadi perubahan mendasar, atau merugikan kepentingan nasional.

","transitional_provisions","1. Rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, tetap digunakan sampai dengan disusun dan ditetapkannya rencana pembangunan daerah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LUWU UTARA REGENCY GOVERNMENT
LUWU UTARA REGENCY REGULATION
NUMBER 6 OF 2011
ON
REGIONAL MID-TERM DEVELOPMENT PLAN
LUWU UTARA REGENCY OF 2010-2015

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LUWU UTARA,

Considering / Whereas:	that to implement Article 15 paragraph (2) of Government Regulation Number 8 of 2008 on the Stages, Procedures for Preparation, Control and Evaluation of the Implementation of Regional Development Plan, it is necessary to establish a Regional Regulation on the Regional Mid-Term Development Plan of Luwu Utara Regency.
Bearing in Mind / Having Regard to :	Law Number 13 of 1999 on the Establishment of the Second Level Region of Luwu Utara Regency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 47, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3826); Law Number 10 of 2004 on the Formation of Laws and Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bef82f66-b1af-4705-8962-da6ce45b10b5","actionData","errors"]