[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","beee4930-a10b-4d78-abd0-f6a7e02f4f1a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":87,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara","short_title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 7","number","7","year","2024","published_date","2024-07-26","effective_date","2024-08-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8c10750c-beae-4e95-88a9-2e512f474d5c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara","short_name","Perka OIKN","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6be45f00-69f0-431b-a1b7-465686617b78","Ibu Kota Nusantara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Otorita Ibu kota Nusantara","place_of_enactment","","theme","Tata Cara Pemberian Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN – PELAYANAN PUBLIK
2024
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara NO. 7, BN 2024 (466) / 30 hlm
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara TENTANG Tata Cara Pemberian Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, serta ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 25, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 67, dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara yang mengatur mengenai pemberian hak atas tanah, percepatan pembangunan dan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat di Ibu Kota Nusantara, fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu, dan fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba, fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus di Ibu Kota Nusantara, dan fasilitasi, penyediaan lahan, dan sarana prasarana bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara, perlu diatur mengenai tata caranya; \r\nb. bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang mengatur mengenai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menetapkan pelaku usaha pelopor untuk investasi yang mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Tata Cara Pemberian Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara; \n UU No. 3 Tahun 2022 dan UU No. 21 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2023, Perpres No. 62 Tahun 2022, Perpres No. 63 Tahun 2022, Perpres No. 64 Tahun 2022, Perpres No. 65 Tahun 2022, Perpres No. 75 Tahun 2024, dan Perka OIKN No. 1 Tahun 2022. \n Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Kemudahan Berusaha, Fasilitas Penanaman Modal, Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara, dan Pelaku Usaha Pelopor. Pelaku Usaha diberikan kemudahan berusaha dalam bentuk pemberian Hak atas Tanah (HAT) di atas HPL tanah yang ditetapkan sebagai Aset Dalam Penguasaan (ADP). Tanah yang dialokasikan Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Pelaku Usaha dapat diberikan HAT berupa HGU, HGB, atau Hak Pakai, sesuai dengan peruntukan kegiatan usaha. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2024. \n Pada saat Peraturan Kepala Otorita ini mulai berlaku: a. Pelaku Usaha termasuk Pelaku Usaha pelopor yang akan mengajukan surat pernyataan maksud kepada Kepala Otorita dan/atau menteri/kepala lembaga lainnya, diproses berdasarkan Peraturan Kepala Otorita ini. b. Pelaku Usaha termasuk Pelaku Usaha pelopor yang telah mengajukan surat pernyataan maksud kepada Kepala Otorita dan/atau menteri/kepala lembaga lainnya dan sedang berproses, menyesuaikan dengan tata cara berdasarkan Peraturan Kepala Otorita ini. c. Tata cara pengalokasian lahan ADP bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan skema pendanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. \n 30 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 7 Tahun 2024 mengatur tentang tata cara pemberian kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, serta untuk mempercepat pembangunan IKN. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan menarik investasi ke IKN.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal, termasuk:

Pemberian Hak Atas Tanah (HAT): Tata cara pemberian HAT di atas Hak Pengelolaan (HPL) tanah yang ditetapkan sebagai Aset Dalam Penguasaan (ADP), termasuk penilaian kelayakan pelaku usaha yang akan memperoleh HAT.
Pembebasan Dana Kompensasi TKA: Pembebasan kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) untuk jangka waktu tertentu bagi pelaku usaha yang mempekerjakan TKA di IKN.
Percepatan Pembangunan Perumahan: Percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat di IKN, termasuk opsi bagi pelaku usaha untuk melaksanakan pembangunan hunian berimbang atau membayar dana konversi.
Fasilitas Penanaman Modal: Fasilitas penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Otorita IKN, termasuk fasilitas pajak daerah khusus dan retribusi daerah khusus IKN, serta fasilitasi, penyediaan lahan, dan sarana prasarana.
Daerah Mitra IKN: Pemberian fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Daerah Mitra IKN.
Pelaku Usaha Pelopor: Ketentuan khusus perolehan HAT di atas ADP bagi pelaku usaha pelopor yang memenuhi kriteria tertentu.

\n","transitional_provisions","1. Pelaku Usaha termasuk Pelaku Usaha pelopor yang akan mengajukan surat pernyataan maksud kepada Kepala Otorita dan/atau menteri/kepala lembaga lainnya, diproses berdasarkan Peraturan Kepala Otorita ini.\n2. Pelaku Usaha termasuk Pelaku Usaha pelopor yang telah mengajukan surat pernyataan maksud kepada Kepala Otorita dan/atau menteri/kepala lembaga lainnya dan sedang berproses, menyesuaikan dengan tata cara berdasarkan Peraturan Kepala Otorita ini.\n3. Tata cara pengalokasian lahan ADP bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan skema pendanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE AUTHORITY OF THE ARCHIPELAGO CAPITAL CITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2024
CONCERNING
PROCEDURES FOR GRANTING EASE OF DOING BUSINESS AND INVESTMENT
FACILITIES IN THE ARCHIPELAGO CAPITAL CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE AUTHORITY OF THE ARCHIPELAGO CAPITAL CITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 11 paragraph (4), Article 21 paragraph (4), and Article 22 paragraph (5) of Government Regulation Number 12 of 2023 concerning Granting of Business Licensing, Ease of Doing Business, and Investment Facilities for Business Actors in the Archipelago Capital City, as well as the provisions of Article 17 paragraph (1), Article 25, Article 42, Article 44, Article 45, Article 67, and Article 68 of Government Regulation Number 12 of 2023 concerning Granting of Business Licensing, Ease of Doing Business,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=beee4930-a10b-4d78-abd0-f6a7e02f4f1a","actionData","errors"]