[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bee8cc87-fc94-4e27-98e1-d459495c9134","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 18 Tahun 2004 tentang RESTRIBUSI JASA KEPELABUHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 18 Tahun 2004","number","18","year","2004","published_date","2004-09-04","effective_date","2004-09-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","RESTRIBUSI JASA KEPELABUHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2004/NO.32
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RESTRIBUSI JASA KEPELABUHAN
ABSTRAK:	\n \n Sebagai konsekwensi logis berlakunya Undang-undang\r\nNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sejalan\r\ndengan upaya untuk memberikan pelayanan dibidang\r\nkepelabuhanan, perlu ditetapkannya Retribusi Jasa\r\nKepelabuhanan yang penjabarannya ditetapkan kedalam\r\nPeraturan Daerah \n Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran , Undang -undang Nomor 18 Tahun tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah , Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang\r\nPerubahan batas -batas daerah Kotamadya Makassar dan\r\nKabupaten -kabupaten Gowa,Maros dan Pangkajenedan\r\nKepulauan Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 86Tahun 1999Tentang\r\nPerubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar\r\nDalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi\r\nDaerah. \n RETRIBUSI\r\nJASA PELABUHAN\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2004. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan di Kota Makassar. Latar belakangnya adalah untuk memberikan pelayanan di bidang kepelabuhanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Jenis Retribusi: Retribusi Jasa Kepelabuhanan yang meliputi jasa labuh, jasa penundaan dan pemanduan, serta izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus, pelabuhan penyeberangan, izin penggunaan pelabuhan khusus, pelabuhan penyeberangan untuk pihak ketiga, izin bangunan di atas air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut, izin reklamasi/pengurungan, izin kerja pengurungan, izin salvage, izin pekerjaan bawah air (PBA), izin pelayaran, izin ekspedisi muatan kapal laut (EMKL), izin jasa pengurusan transportasi (JPT), izin usaha tally, depo peti kemas, izin DLKR dan sewa perairan.
Objek Retribusi: Pemberian jasa labuh, jasa penundaan dan pemanduan, serta izin-izin yang terkait dengan pengoperasian pelabuhan.
Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa labuh, jasa penundaan dan pemanduan oleh pihak ketiga, serta yang memperoleh izin-izin terkait pengoperasian pelabuhan.
Golongan Retribusi: Retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan jumlah GT/kunjungan, pergerakan jenis kapal, waktu tertentu, berkas permohonan, luas per M', dan ukuran GT kapal yang menggunakan pelabuhan khusus.
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi: Memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti investasi, biaya perawatan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya angsuran pinjaman, biaya administrasi umum, serta menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
Wilayah Pemungutan: Wilayah Daerah Kota Makassar.
Masa Retribusi Terutang: Sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Tidak dapat diborongkan, menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan ditetapkan oleh Walikota.
Tata Cara Pembayaran: Dilunasi sekaligus di muka atau setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
Tata Cara Penagihan: Mengeluarkan surat teguran/peringatan setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah atau melanggar Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda 4 (empat) kali lipat dari besarnya Retribusi terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAKASSAR CITY
NUMBER: 18 OF 2004
CONCERNING
PORT SERVICE LOCAL FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAKASSAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that as a logical consequence of the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, in line with efforts to provide services in the port sector, it is necessary to establish a Port Service Local Fee whose details are stipulated in a Regional Regulation;

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822);
Law Number 21 of 1992 concerning \nShipping (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 98, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bee8cc87-fc94-4e27-98e1-d459495c9134","actionData","errors"]