[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bee6f113-ccf2-4e84-a2a4-b9c3dac39e2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-03-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tegal","place_of_enactment","Slawi","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kawasan tanpa rokok
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2022/NOMOR.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk\r\nmemelihara dan meningkatkan derajat kesehatan\r\nmasyarakat setinggi-tingginya dilaksanakan\r\nberdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif,\r\ndan berkelanjutan dalam rangka pembentukan\r\nsumber daya manusia indonesia, serta peningkatan\r\nketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan\r\nnasional; bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi\r\ndengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan\r\nnasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat\r\ndan merupakan tanggungjawab semua pihak baik\r\npemerintah maupun masyarakat; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan\r\nkepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat\r\ndalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat\r\nmaka diperlukan pengaturan tentang kawasan tanpa\r\nrokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan\r\nTanpa Rokok; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012;\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Kawasan Tanpa Rokok\r\nBab III Kewajiban dan Larangan\r\nBab IV Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan\r\nBab V Satgas KTR\r\nBab VI Peran Serta Masyarakat\r\nBab VII Ketentuan Penyidikan\r\nBab VIII Ketentuan Pidana\r\nBab IX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Tegal. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat. KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. Di KTR tertentu, seperti fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat belajar-mengajar, tidak diperbolehkan menyediakan tempat khusus merokok. Penanggung jawab KTR memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan internal, melarang orang merokok, menyingkirkan asbak, dan memasang tanda dilarang merokok. Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR dengan memberikan saran, berpartisipasi dalam penyuluhan, mengingatkan perokok, dan melaporkan pelanggaran. Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas (Satgas) KTR untuk pembinaan dan pengawasan. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

REGIONAL REGULATION OF TEGAL REGENCY
NUMBER 4 OF 2022
on
SMOKE-FREE AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI TEGAL,

Considering / Whereas :

that every activity in an effort to maintain and improve the degree of public health as high as possible is carried out based on the principles of non-discrimination, participatory, and sustainable in order to form Indonesian human resources, as well as increase the nation's resilience and competitiveness for national development;
that every development effort must be based on health insight in the sense that national development must pay attention to public health and is the responsibility of all parties, both government and society;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in efforts to improve public health, it is necessary to regulate smoke-free areas;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bee6f113-ccf2-4e84-a2a4-b9c3dac39e2a","actionData","errors"]