[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bed84222-6af2-4488-9a8a-290b1b31d5bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2013 tentang MANAJEMEN LALU LINTAS MUATAN ANGKUTAN BARANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan No. 13 Tahun 2013","number","13","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pacitan","place_of_enactment","Pacitan","theme","MANAJEMEN LALU LINTAS MUATAN ANGKUTAN BARANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jalan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG MANAJEMEN LALU LINTAS MUATAN ANGKUTAN BARANG\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat tidak dipenuhinya tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, jam operasional, dan kelas jalan, perlu dilakukan pengaturan manajemen lalu lintas khususnya terkait muatan angkutan barang; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1981, UU No 32 Tahun 2004, UU No 38 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2009, UU No 25 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 27 Tahun 1983, PP No 41 Tahun 1993, PP No 79 Tahun 2005, PP No 34 Tahun 2006, PP No 38 Tahun 2007, PP No 32 Tahun 2011, PP No 55 Tahun 2012, PP No 80 Tahun 2012, Permendagri No 53 Tahun 2011, Perda Kab. Dati II Pacitan No 7 Tahun 1988, Perda Kab. Pacitan No 2 Tahun 1999, Perda Kab. Pacitan No 18 Tahun 2007, Perda Kab. Pacitan No 20 Tahun 2007. \n pengaturan manajemen lalu lintas muatan angkutan barang untuk jalan nasional dalam wilayah perkotaan, jalan provinsi dalam wilayah perkotaan, jalan kabupaten, dan jalan desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 28 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang manajemen lalu lintas muatan angkutan barang di Kabupaten Pacitan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, yang terganggu akibat tidak dipenuhinya tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, jam operasional, dan kelas jalan.

\r\n

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substantif, antara lain:

\r\n

Pengangkutan barang yang meliputi barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat.
Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan.
Perizinan usaha angkutan barang dan izin lintas angkutan barang.
Penyediaan terminal angkutan barang.
Pendataan kendaraan angkutan barang.
Penetapan kelas jalan dan waktu operasional kendaraan angkutan barang.
Ketentuan mengenai isi muatan kendaraan angkutan barang.
Dispensasi yang dapat diberikan oleh Bupati dalam keadaan tertentu.

\r\n

Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan tindak pidana terkait pelanggaran peraturan daerah ini.

","transitional_provisions","1. Sebelum Pemerintah Daerah dapat menyediakan terminal angkutan barang, Pemerintah Daerah menyediakan tempat tertentu yang dapat digunakan sebagai tempat bongkar muat barang yang ditetapkan oleh Bupati.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf a dan huruf c, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).\r\n2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PACITAN
REGENCY REGULATION OF PACITAN
NUMBER 13 OF 2013
ABOUT
ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT MANAGEMENT OF GOODS TRANSPORT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PACITAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in accordance with the provisions in Article 57 of
Government Regulation Number 34 of 2006 concerning Road,
the Regency Government is authorized to carry out
the administration of the Regency road;
that based on the provisions in Government Regulation
Number 38 of 2007 concerning the Division of
Governmental Affairs Between the Central Government, the Regional Government
of the Province and the Regional Government of the Regency/City,
the Regency Government is authorized to organize
traffic management on regency roads;
that in order to realize the comfort, security,
and safety of Road Traffic and Transport, due to
non-compliance with the procedures for loading, carrying capacity,
vehicle

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bed84222-6af2-4488-9a8a-290b1b31d5bf","actionData","errors"]