[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bed2bad6-5b2a-4d72-bc5e-e077cac86c1b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-10-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan-Koperasi, UMKM
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2021/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa usaha mikro merupakan salah satu \r\npendorong perekonomian daerah yang mampu \r\nmemperluas lapangan kerja dalam rangka \r\npemerataan dan peningkatan pendapatan \r\nmasyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan \r\nmasyarakat;\r\nb. bahwa untuk mengoptimalkan peran usaha mikro \r\ndalam perekonomian daerah diperlukan \r\nkeberpihakan pemerintah daerah dengan \r\nmemberikan kemudahan, pelindungan, dan \r\npemberdayaan usaha mikro;\r\nc. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum \r\ndalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan \r\npemberdayaan usaha mikro di daerah diperlukan \r\npengaturan yang dapat menjamin keberlangsungan \r\nusaha mikro;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, \r\nPelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 \n Terdiri dari 70 pasal, 12 bab yaitu ketentuan umum, kemudahan usaha mikro, perlindungan, pemberdayaan, pengembangan usaha, koordinasi dan pengendalian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kemitraan dan bidang usaha, pemberian insentif, penyediaan pembiataan bagi usaha mikro, penyelenggaraan inkubasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021. \n mengatur mengenai kemudahan, pelrindungan, dan pemberdayaan usaha mikro \n 41 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan untuk memberikan keberpihakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran usaha mikro dalam perekonomian daerah melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kriteria Usaha Mikro: Dikelompokkan berdasarkan modal usaha (maksimal Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan (maksimal Rp2.000.000.000,00).
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Usaha Mikro wajib memiliki perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha (risiko rendah, menengah rendah/tinggi, atau tinggi).
Pelindungan Usaha Mikro: Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum gratis kepada pelaku Usaha Mikro, meliputi penyuluhan, konsultasi, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar pengadilan.
Pemberdayaan Usaha Mikro: Meliputi penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro pada infrastruktur publik (minimal 30% dari total luas lahan area komersial), pengelolaan terpadu usaha mikro melalui penataan klaster, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (KI), jaminan kredit program, pengadaan barang/jasa pemerintah, pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan, dan pemeliharaan terminal.

Peraturan ini juga mengatur kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar, bidang usaha yang dapat diusahakan oleh Usaha Mikro, pemberian insentif, penyediaan pembiayaan, dan penyelenggaraan inkubasi.

","transitional_provisions","1. Permohonan Perizinan Berusaha Usaha Mikro yang telah diajukan sebelum tanggal 2 Februari 2021, tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.\n2. Seluruh sektor yang menerapkan kriteria Usaha Mikro menyesuaikan perubahan kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama sampai dengan tanggal 2 Februari 2022.\n3. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik yang telah beroperasi dan belum memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen), harus memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen) paling lama sampai dengan tanggal 2 Februari 2023.","sanctions","1. Lembaga inkubator yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 6 OF 2021
CONCERNING
FACILITATION, PROTECTION, AND EMPOWERMENT OF MICRO ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that micro enterprises are one of the drivers of the regional economy that are able to expand employment in order to equalize and increase people's income in realizing community welfare;
that in order to optimize the role of micro enterprises in the regional economy, the regional government needs to take sides by providing facilitation, protection, and empowerment of micro enterprises;
that in order to fulfill legal needs in providing facilitation, protection, and empowerment of micro enterprises in the region, regulations are needed that can guarantee the sustainability of micro enterprises;
that based on the considerations as referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bed2bad6-5b2a-4d72-bc5e-e077cac86c1b","actionData","errors"]