[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bec80813-74d1-4938-b9f7-4de08629a608","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang SISTEM KESEHATAN PROVINSI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-01-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","SISTEM KESEHATAN PROVINSI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesehatan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SISTEM KESEHATAN PROVINSI
ABSTRAK:	\n \n bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan investasi yang berdampak pada derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat, sehingga perlu dikelola dalam bentuk sistem kesehatan provinsi;\r\nbahwa sistem kesehatan provinsi diselenggarakan melalui kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan di Jawa Timur untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; \n Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan\r\nUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit \n dibentuknya Sistem Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat SKP. SKP merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh komponen masyarakat di Jawa Timur secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.\r\nRuang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi seluruh subsistem penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang terdiri:\r\na. upaya kesehatan;\r\nb. SDMK;\r\nc. pemberdayaan masyarakat;\r\nd. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;\r\ne. manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan;\r\nf. penelitian dan pengembangan kesehatan; dan\r\ng. pembiayaan kesehatan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 31 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menata pembangunan kesehatan secara sinergis, memenuhi hak dan kebutuhan dalam pembangunan kesehatan, serta melindungi masyarakat, pelaku, dan penyelenggara kesehatan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dilatarbelakangi oleh kesehatan sebagai hak asasi manusia dan investasi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat, sehingga perlu dikelola dalam sistem kesehatan provinsi. SKP diselenggarakan melalui kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai subsistem dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, meliputi:

Upaya Kesehatan: Meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), dan Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan, Kejadian Luar Biasa, dan Bencana.
Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK): Terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan.
Pemberdayaan Masyarakat: Dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan: Menjamin keamanan, mutu, kemanfaatan, ketersediaan, dan keterjangkauan.
Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan: Menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan.
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan: Menghasilkan informasi dan manajemen kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan.
Pembiayaan Kesehatan: Menjamin ketersediaan dana yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyediaan obat esensial, pengelolaan data dan informasi kesehatan, serta penetapan kebijakan penelitian dan pengembangan kesehatan. Pembiayaan kesehatan dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji, dengan prioritas pada pelayanan publik.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 1 OF 2016
CONCERNING
PROVINCIAL HEALTH SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST JAVA,

Considering:

that health is a human right and an investment that impacts the degree of health and welfare of the people, so it needs to be managed in the form of a provincial health system;
that the provincial health system is organized through health-conscious development policies in East Java to achieve the highest possible degree of health;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Provincial Health System;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 2 of 1950 concerning the Establishment of the Province of East Java (Collection of State Regulations of 1950), as amended by Law Number 18 of 1950 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bec80813-74d1-4938-b9f7-4de08629a608","actionData","errors"]