[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","beb86d36-625a-4125-b786-766c2a90051d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 12 Tahun 2015","number","12","year","2015","published_date","2015-08-12","effective_date","2015-10-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2015/12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
ABSTRAK:	\n \n Pengelolaan air limbah domestik merupakan bentuk upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak setiap warga kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. \n UU No 9 Tahun 2001; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 82 Tahun 2001; PP No 16 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PERMEN PU No 16/PRT/M/2008; PERMEN PU No 14/PRT/M/2010; PERMEN LH No 112 Tahun 2003; PERMEN LH No 1 Tahun 2010; PERDA Kota Cimahi No 16 Tahun 2003; PERDA Kota Cimahi No 7 Tahun 2010; PERDA Kota Cimahi No 15 Tahun 2011; PERDA Kota Cimahi No 9 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n\r\nPengelolaan Air Limbah Domestik dengan sistematika berikut:\r\n\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tMaksud dan Tujuan\r\n3.\tTugas dan Wewenang Pemerintah Daerah\r\n4.\tHak dan Kewajiban Masyarakat\r\n5.\tSistem Pengelolaan Air Limbah Domestik\r\n6.\tPembiayaan\r\n7.\tInvestasi Dan Kerja Sama\r\n8.\tRetribusi\r\n9.\tPerizinan\r\n10.\tLarangan\r\n11.\tSanksi Administrasi\r\n12.\tKetentuan Penyidikan\r\n13.\tKetentuan Pidana\r\n14.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015. \n 59 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga kota melalui pengelolaan air limbah domestik yang efektif. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan air limbah domestik, termasuk tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat, serta sistem pengelolaan air limbah domestik (SPAL).

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan, menyelenggarakan pengelolaan air limbah, membentuk kelembagaan, meningkatkan sumber daya manusia, menyediakan pembiayaan, memberdayakan masyarakat, melaksanakan kerjasama, menyusun sistem tanggap darurat, memberikan bantuan teknis, menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana, mengatur retribusi, serta melakukan pengawasan dan evaluasi.

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, pelayanan pengelolaan air limbah yang baik, pembinaan pola hidup sehat, akses informasi dan partisipasi, serta memberikan usul dan saran. Kewajiban masyarakat meliputi mengurangi kuantitas air limbah, mengelola air limbah sesuai standar teknis, membayar retribusi, dan berperan serta dalam pembangunan SPAL terpusat.

Peraturan ini juga mengatur sistem pengelolaan air limbah domestik yang meliputi SPAL terpusat (skala kota, kawasan, dan komunitas), SPAL setempat, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). SPAL terpusat skala kota terdiri dari Unit Pelayanan, Unit Pengumpulan, Unit Pengolahan, dan Unit Pembuangan Akhir. Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh dan dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pembangunan SPAL terpusat diwajibkan bagi kawasan yang dilalui jaringan perpipaan, sementara SPAL setempat diwajibkan bagi kawasan yang belum terlayani. Operasi dan pemeliharaan SPAL diatur sesuai dengan skala sistem, dan pemanfaatan sisa pengolahan air limbah domestik diperbolehkan dengan memenuhi persyaratan tertentu. Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar Pasal 23 ayat (1) dan (2), serta Pasal 24 ayat (1) dapat diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis, upaya paksa, denda administrasi, pembekuan sementara izin, pencabutan izin, penyegelan, penutupan sementara SR, atau penutupan SR.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
CІМАНІ CITY
NUMBER : 200
YEAR : 2015

REGIONAL REGULATION OF CІМАНІ CITY
NUMBER 12 OF 2015
CONCERNING
DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CІМАНІ,

Considering:	that domestic wastewater management is a form of effort by the Cimahi City Government in realizing a good and healthy environment which is the right of every citizen; that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Domestic Wastewater Management;
In view of:	Law Number 9 of 2001 concerning the Establishment of Cimahi City (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2001 Number 89, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4116); Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4725); La

","pdf_url","/proxy/pdf?id=beb86d36-625a-4125-b786-766c2a90051d","actionData","errors"]