[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","beb6ea67-5140-438e-bbb9-e9f24b7884ff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 77 Tahun 2018","number","77","year","2018","published_date","2018-09-17","effective_date","2018-09-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 77, LN.2018/NO.160, LL SETKAB : 7 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan Baru

","scope_and_parties","policy_content","

Penambahan Ketentuan Baru:
Pembentukan unit organisasi non eselon yang secara khusus bertugas mengelola dana lingkungan hidup dengan menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
Pembentukan Komite Pengarah yang terdiri dari beberapa menteri, diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, untuk memberikan arah kebijakan umum dan teknis.
Penetapan sumber-sumber penghimpunan dana yang dapat berasal dari APBN, APBD, pajak dan retribusi lingkungan hidup, hibah, serta donasi.
Penetapan mekanisme penyaluran dana yang dapat dilakukan melalui perdagangan karbon, pinjaman, subsidi, hibah, atau mekanisme lainnya.
Pengaturan bahwa dana yang terkumpul dapat dipupuk atau diinvestasikan melalui instrumen perbankan, pasar modal, atau instrumen keuangan lainnya.
Penambahan Substansi, Kewenangan, Peran, dan Tanggung Jawab Lembaga, Badan, Instansi atau Otoritas

Dibentuk sebuah unit organisasi non eselon di bawah Menteri Keuangan yang secara khusus berfungsi mengelola dana lingkungan hidup, di mana unit ini berwenang menunjuk Bank Kustodian sebagai wali amanat (trustee). Selain itu, dibentuk pula Komite Pengarah yang terdiri dari beberapa menteri untuk memberikan arah kebijakan umum dan teknis serta melakukan evaluasi atas pengelolaan dana tersebut.

Penambahan Fungsi Pengawasan dan/atau Pengendalian Lembaga, Badan, Instansi atau Otoritas

Terdapat pembentukan Komite Pengarah yang memiliki tugas untuk menyusun kebijakan umum dan teknis dalam pengelolaan dana, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya, yang secara efektif menjadi mekanisme pengendalian strategis terhadap unit pengelola dana.

Penambahan Hak dan Kewajiban Para Pihak

Unit organisasi non eselon sebagai pengelola dana diwajibkan untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dana melalui kontrak/perjanjian dan diberikan hak untuk dapat menunjuk Bank Kustodian. Komite Pengarah dibebankan kewajiban untuk menyusun kebijakan umum dan teknis serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penambahan Mekanisme Implementasi kegiatan yang diatur dalam peraturan tersebut

Mekanisme penghimpunan dana ditetapkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti APBN/APBD, hibah, donasi, hingga pajak dan retribusi lingkungan. Untuk pemupukan dana, diperkenalkan mekanisme investasi melalui instrumen perbankan, pasar modal, atau keuangan lainnya. Sementara itu, mekanisme penyaluran dana dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk perdagangan karbon, pinjaman, subsidi, dan hibah.

","transitional_provisions","

Tidak Ada

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 77 OF 2018
CONCERNING
ENVIRONMENTAL FUND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering

that to implement the provisions of Article 30 paragraph (3) of Government Regulation Number 46 of 2017 concerning Environmental Economic Instruments, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on Environmental Fund Management;

In view of

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 140, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5059);
Government Regulation Number 46 of 2017 concerning Environmental Economic Instruments (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 Number 228, Supplement to the State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=beb6ea67-5140-438e-bbb9-e9f24b7884ff","actionData","errors"]