[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","beabaead-6161-4b88-9d77-15eef072f3b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-09-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tarakan","place_of_enactment","Tarakan","theme","Analisis Dampak Lalu Lintas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Analisis Dampak Lalu Lintas
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha \r\npada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan; bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, teratur, tertib dan lancar, selaras dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengaturan analisis dampak lalu lintas berdasarkan kewenangan yang ada dibidang lalu lintas; bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, \r\npermukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas; perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. \n Tujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Kewajiban Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Ruang Lingkup, Kriteria Kegiatan yang wajib Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Prosedur Penyusunan dan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Sanksi dan Penegakan Hukum, Koordinasi dan Pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Kota Tarakan. Latar belakangnya adalah bahwa kegiatan atau usaha dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, sehingga dampak lalu lintas menjadi tanggung jawab pemrakarsa kegiatan. Tujuannya adalah mewujudkan lalu lintas yang aman, teratur, tertib, dan lancar.

Peraturan ini mewajibkan setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk melaksanakan Andalalin atau Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas. Pusat kegiatan meliputi hotel, rumah sakit, kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, sekolah, pusat perbelanjaan, restoran, gedung pertemuan, dan bengkel. Pemukiman meliputi perumahan, apartemen, dan toko/rumah toko/kantor/rumah kantor. Infrastruktur meliputi pelabuhan, bandar udara, terminal, pool kendaraan, fasilitas parkir, dan infrastruktur lainnya.

Andalalin menjadi persyaratan untuk memperoleh Izin Lokasi, IMB, dan Izin Pembangunan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus. Pengembang wajib menunjuk konsultan bersertifikat untuk melakukan Andalalin. Dokumen Andalalin memuat analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas, simulasi kinerja lalu lintas, rekomendasi penanganan dampak, tanggung jawab pemerintah dan pengembang, rencana pemantauan dan evaluasi, serta gambaran umum lokasi. Persetujuan Andalalin diberikan oleh Walikota setelah melalui evaluasi oleh Tim Evaluasi yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Kepolisian Resort Tarakan.

Pengembang wajib melaksanakan pengembangan bangunan sesuai dokumen Andalalin, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas, serta menanggung biaya pembuatan dokumen Andalalin.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembatalan izin, dan pencabutan izin.\n2. Pengembang atau pembangun yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TARAKAN CITY
NUMBER 4 OF 2013
CONCERNING
TRAFFIC IMPACT ANALYSIS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TARAKAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of an activity and/or business can generally have an impact on disrupting the road traffic and transport flow, and therefore the traffic impact is the responsibility of the initiator of the activity and/or business concerned;
that in order to realize safe, orderly, disciplined and smooth traffic, in line with the development of increasingly increasing road traffic and transport activities and to provide services to the community, it is necessary to regulate traffic impact analysis based on existing authority in the field of traffic;
that every development plan for activity centers, settlements and infrastructure that will cause disruption to security, safety, order, road traffic and transport flow

","pdf_url","/proxy/pdf?id=beabaead-6161-4b88-9d77-15eef072f3b1","actionData","errors"]