[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be9390c4-2a7b-4f74-9c22-8ce155465c02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 56 Tahun 2018","number","56","year","2018","published_date","2018-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ec6c968c-192a-462c-a6f3-404e8d282b13","Pendanaan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karimun","place_of_enactment","Tanjung Balai Karimun","theme","Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2019
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 56
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaiman telah diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun 2019 \n UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU no. 17 Tahun2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; \n Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. \n Perbup No. 68 Tahun 2017 \n 29 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 69)\n2. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 4)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa (DD) di Kabupaten Karimun untuk Tahun Anggaran 2019. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

\n\n

Tujuan pemberian DD adalah untuk menentukan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa, meningkatkan pemerataan pembangunan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa, dan mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

\n\n

DD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan digunakan dalam rencana kerja pemerintah Desa. Besaran Penggunaan DD digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pembangunan Desa adalah paling banyak sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima persen) dari total DD dalam satu tahun anggaran. Besaran Penggunaan DD digunakan untuk membiayai kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah paling sedikit sebesar 25% (dua puluh Lima persen) dari total DD dalam satu tahun anggaran.

\n\n

Organisasi pelaksana DD terdiri atas Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan, Tim Verifikasi Dinas, Kepala Desa (PKPKD), dan TPKD. Pengawas pengelolaan DD terdiri atas BPD, Kepala Dusun, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat Desa.

\n\n

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke Rekening Kas Desa secara bertahap. Persyaratan pencairan DD meliputi surat permohonan, Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa, laporan realisasi DD tahun sebelumnya, dan dokumen lainnya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal:\n a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);\n b. terdapat Sisa DD di RKD tahun anggaran lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau\n c. terdapat usulan dari inspektorat Daerah,\nBupati menunda penyaluran DD.\n2. Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGENT OF KARIMUN
THE REGENT OF KARIMUN
RIAU ISLANDS PROVINCE

REGULATION OF THE REGENT OF KARIMUN
NUMBER 56 OF 2018
ON
PROCEDURES FOR DISTRIBUTION AND ESTABLISHMENT OF VILLAGE FUND AMOUNTS
YEAR 2019

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARIMUN,

Considering:

that to implement the provisions of Article 12
paragraph (8) of Government Regulation Number 60 of 2014
on Village Funds Originating from the State
Revenue and Expenditure Budget as amended
most recently by Government Regulation Number 8
of 2016 on the Second Amendment to Regulation
Government Number 60 of 2014 on Village Funds That
Originating from the State Revenue and Expenditure Budget
on Village Funds Originating from the State
Revenue and Expenditure Budget, it is necessary to stipulate
a Regent Regulation on Procedures for Distribution and
Establishment of Village Fund Amounts Year 2019;

Bearing in Mind:

Law Number 53 of 1999 on
Establishment of Pelalawan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be9390c4-2a7b-4f74-9c22-8ce155465c02","actionData","errors"]