[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be8f8ec9-a93b-403c-abf1-f42be0eaba0f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 21 Tahun 2016","number","21","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - retribusi jasa umum
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2016/No.21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 menyebutkan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu disesuaikan. Berdasarkan Ketentuan Pasal 58 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah-Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014. perlu adanya penyesuaian tarif retribusi jasa umum pada pelayanan kesehatan di Puskesmas. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 perlu disesuaikan. bahwa dengan telah ditetapkannya RSUD dr M Ashari Kabupaten Pemalang sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka tarif pelayanan kesehatan pada RSUD dr M Ashari Kabupaten Pemalang perlu dihapus. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2000;\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun\r\n2011;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun\r\n2012;\r\n \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2014 diubah yaitu : Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, BAB III, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran VII \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 29 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Latar belakang perubahan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu disesuaikan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 juga menjadi dasar penyesuaian tarif retribusi jasa umum pada pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Perubahan meliputi penghapusan beberapa definisi dalam Pasal 1, perubahan Pasal 3 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perubahan Pasal 4 tentang obyek retribusi, perubahan Pasal 5 tentang subyek retribusi, perubahan Pasal 6 tentang tingkat penggunaan jasa, perubahan Pasal 7 tentang struktur dan besarnya tarif, penambahan huruf pada Pasal 9 tentang pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan retribusi, penghapusan BAB III Bagian Keenam tentang Pelayanan Kesehatan di RSUD, perubahan Pasal 97 tentang tingkat penggunaan jasa, perubahan Pasal 98 tentang prinsip penetapan tarif retribusi, perubahan Pasal 99 tentang besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perubahan Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan, penghapusan Lampiran II, dan perubahan Lampiran VII.

Dengan ditetapkannya RSUD dr M Ashari Kabupaten Pemalang sebagai Badan Layanan Umum Daerah, tarif pelayanan kesehatan pada RSUD tersebut dihapus. Selain itu, dilakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar dalam rangka penggalian dan peningkatan sumber pendapatan asli daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kab. Pemalang No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216099/perda-kab-pemalang-no-6-tahun-2014","9640f54e-0973-49b5-9dd3-711fbe644f79","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 21 OF 2016
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2012 CONCERNING RETRIBUTION FOR GENERAL SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-XII/2014, it is stated that the Elucidation of Article 124 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution is in contradiction with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force, so the retribution rate for telecommunication tower control needs to be adjusted;
that based on the Provisions of Article 58 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 61 of 2007 concerning Technical Guidelines for the Management of Regional Public Service

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be8f8ec9-a93b-403c-abf1-f42be0eaba0f","actionData","errors"]