[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be8e572b-715e-47bb-9d8e-f73af187dc96","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Kepelabuhanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2012","number","8","year","2012","published_date","2012-06-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bontang","place_of_enactment","Bontang","theme","Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Kepelabuhanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - PENGELOLAAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Kepelabuhanan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di Bidang Transportasi Laut Dan Fasilitas Lainnya, Maka Kegiatan Kepelabuhanan Di Kota Bontang Harus Didukung Dengan Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Kepelabuhan Yang Didasarkan Pada Peraturan Perundangundangan Dan Standar Penyelenggaraan Pelabuhan. Dan Pelabuhan Sebagai Salah Satu Unsur Dalam Penyelenggaraan Pelayaran, Merupakan Tempat Untuk Menyelenggarakan Pelayaran Jasa Kepelabuhanan, Pelaksanaan Jasa Pemerintah Dan Kegiatan Ekonomi Lainnya, Sehingga Perlu Ditata Secara Terpadu Guna Mewujudkan Penyediaan Jasa Kepelabuhanan Sesuai Dengan Tingkat Kebutuhan. \n Dasar HUkum Peratura Ini : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008. \n Ketentuan Umum, Kewenangan Di Wilayah Laut, Kawasan Pelabuhan, Peran, Fungsi, Jenis Dan Hierakhi Pelabuhan, Penyelenggaraan Kepelabuhanan, Pengelolaan Pelabuhan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Perlindungan Lingkungan Maritim, Dewan Maritim Kota, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2012. \n Peraturan Pelaksanaan Dari Peraturan Daerah Ini Harus Ditetapkan Paling Lama 1 (Satu) Tahun Terhitung Sejak Peraturan Daerah Ini Diundangkan. \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepelabuhanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut dan fasilitas terkait di Kota Bontang. Latar belakangnya adalah perlunya penataan kepelabuhanan yang terpadu untuk memenuhi kebutuhan jasa kepelabuhanan.

Peraturan ini mengatur kewenangan daerah di wilayah laut, kawasan pelabuhan, peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan. Kewenangan daerah mencakup 1/3 dari batas laut provinsi atau 4 mil dari garis pantai. Pelabuhan memiliki peran sebagai simpul transportasi, pintu gerbang ekonomi, tempat alih moda, penunjang industri, dan tempat distribusi barang.

Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan kepelabuhanan yang meliputi kegiatan pemerintahan (pengaturan, pembinaan, keselamatan, keamanan, kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan) dan kegiatan pengusahaan (penyediaan jasa kapal, penumpang, barang, dan jasa terkait kepelabuhanan). Penyelenggaraan dapat dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan (untuk pelabuhan komersial) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (untuk pelabuhan non-komersial). Badan Usaha Pelabuhan bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan dan wajib memiliki izin usaha.

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dan pendayagunaan pelabuhan. Pemerintah Daerah juga memiliki fungsi untuk mendorong pengembangan kawasan perdagangan dan industri, mengawasi kelestarian lingkungan, menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan, serta membina masyarakat sekitar pelabuhan.

Perlindungan lingkungan maritim diatur dengan mewajibkan setiap pelabuhan memiliki fasilitas penampungan limbah dan sampah. Dewan Maritim Kota dibentuk untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BONTANG CITY
NUMBER 8 OF 2012
CONCERNING
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF PORT AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BONTANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the quality of service to the community in the field of sea transportation and other facilities, port activities in Bontang City must be supported by the organization and management of ports based on laws and regulations and port operation standards;
that the port as one of the elements in the implementation of shipping, is a place to organize port services, the implementation of government services and other economic activities, so it needs to be structured in an integrated manner in order to realize the provision of port services in accordance with the level of need;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be8e572b-715e-47bb-9d8e-f73af187dc96","actionData","errors"]