[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be87876a-3a9b-4d5a-896d-69d07adc57b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang PENETAPAN LEMBANG, PENATAAN LEMBANG DAN KEWENANGAN LEMBANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara No. 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","2014-10-09","effective_date","2014-10-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Toraja utara","place_of_enactment","Rantepao","theme","PENETAPAN LEMBANG, PENATAAN LEMBANG DAN KEWENANGAN LEMBANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBANG
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.7, TLD NO.44
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENETAPAN LEMBANG, PENATAAN LEMBANG DAN KEWENANGAN LEMBANG
ABSTRAK:	\n \n Desa atau Lembang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan melakukan penataan Lembang berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Desa atau Lembang dan mengatur penataan Lembang dan kewenangan Lembang berdasarkan hak asal usul Lembang; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Lembang dan Kewenangan Lembang. \n Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan \r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa \r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Lembang dan Perubahan Status Lembang menjadi Kelurahan; \r\n 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara \r\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain. \r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG PENETAPAN LEMBANG, PENATAAN LEMBANG DAN KEWENANGAN LEMBANG \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2014. \n 30 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Lembang Dalam Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 16).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penetapan, penataan, dan kewenangan Lembang di Kabupaten Toraja Utara. Latar belakangnya adalah pengakuan terhadap Desa atau Lembang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati.

Penataan Lembang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Lembang. Pembentukan Lembang dapat diprakarsai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Lembang, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya, serta kemampuan dan potensi Lembang. Pembentukan Lembang oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat batas usia Lembang induk, jumlah penduduk, wilayah kerja, sosial budaya, potensi sumber daya, batas wilayah, sarana dan prasarana, serta ketersediaan dana operasional.

Kewenangan Lembang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Lembang, pelaksanaan Pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat Lembang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Lembang. Kewenangan ini mencakup sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah kas Lembang, pengembangan peran masyarakat Lembang, pengelolaan pasar Lembang, pengelolaan tempat pemandian umum, dan lain-lain.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH TORAJA
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF NORTH TORAJA REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2014
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF LEMBANG, STRUCTURING OF LEMBANG AND
AUTHORITY OF LEMBANG

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH TORAJA,

\n\n \n \n

Considering:

that Desa or Lembang is a legal community unit that has territorial boundaries that have the authority to regulate and manage government, community interests, and carry out Lembang structuring based on origin and customs that are recognized and respected;
that in order to implement the provisions of Article 5 paragraph (4) of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Regulations Implementing Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is necessary to establish Desa or Lembang and regulate the structuring of Lembang and the authority of Lembang based on the origin rights of Lembang;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be87876a-3a9b-4d5a-896d-69d07adc57b5","actionData","errors"]