[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be6d749a-1ec9-4d47-8dcc-a16b4cd6d1f0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2023 tentang PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS \r\nTERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN \r\nKUMUH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-11-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS \r\nTERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN \r\nKUMUH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR /.t NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINS! SULAWESI SELATAN: B.HK.07.203.23.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS \r\nTERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN \r\nKUMUH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera\r\nlahir dan bathin, bertempat tinggal serta\r\nmendapatkan lingkungan hidup yang baik\r\ndan sehat yang diselenggarakan oleh\r\nPemerintah Daerah dalam upaya\r\nmewujudkan kesejahteraan masyarakat; \r\nb. bahwa untuk meningkatkan mutu\r\nkehidupan dan penghidupan masyarakat\r\ndilakukan pencegahan dan peningkatan\r\nkualitas perumahan kumuh dan\r\npermukiman kumuh; \r\nc. bahwa berdasarkan Lampiran huruf D\r\nangka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun \r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah,\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang\r\nUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022\r\ntentang Cipta Kerja Menjadi Undang\r\nUndang dan ketentuan Pasal 94 ayat (3)\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011\r\nten tang Perumahan dan Kawasan\r\nPermukiman, Pencegahan dan peningkatan\r\nkualitas terhadap perumahan kumuh dan\r\npermukiman kumuh wajib dilakukan oleh\r\nPemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau \r\nsetiap orang;\r\nd. bahwa \r\nberdasarkan pertimbangan \r\nsebagaimana ctimaksud dalam huruf a,\r\nhuruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pencegahan dan\r\nPeningkatan Kualitas Terhadap Perumahan\r\nKumuh dan Permukiman Kumuh; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959\r\ntentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat\r\nII di Sulawesi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik \r\nIndonesia \r\nNomor1822); \r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang\r\nPerumahan dan Kawasan Permukiman\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik \r\nIndonesia Nomor \r\n5188), \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor\r\n2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi\r\nUndang-Undang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6856;\r\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah \r\n(Lembaran \r\nNegara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor\r\n244, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nCipta Kerja Menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6856); \r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016\r\ntentang Penyelenggaraan Perumahan Dan\r\nKawasan Permukiman \r\n(Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5883) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016\r\ntentang Penyelenggaraan Perumahan dan\r\nKawasan Permukiman Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6624); \r\n4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan\r\nPerumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018\r\ntentang \r\nPencegahan dan Peningkatan \r\nKualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman\r\nKumuh (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 785); \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN\r\nPERMUKIMAN KUMUH\r\nBAB III : PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA\r\nPERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU\r\nBAB IV : PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN\r\nPERMUKIMAN KUMUH\r\nBAB V : PENYEDIAAN TANAH \r\nBAB VI : PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN \r\nBAB VII : TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH \r\nBAB VIII : KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL \r\nBAB IX : KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk\r\nhukum daerah yang mengatur mengenai Perumahan dan\r\nPermukiman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak\r\nbertentangan dengan ketentuan dalam Peratutan Daerah ini.\r\n\r\nPeraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan\r\npaling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini\r\ndiundangkan. \n 85 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, serta meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh agar layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Peraturan ini mengatur kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang meliputi aspek bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dikelompokkan berdasarkan letak geografis, seperti di atas air, di tepi air, di dataran rendah, di perbukitan, dan di daerah rawan bencana.

\r\n\r\n

Pencegahan dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Peningkatan kualitas dilakukan melalui penetapan lokasi, perencanaan penanganan, dan pengelolaan yang berkelanjutan, dengan pola penanganan seperti pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali.

\r\n\r\n

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaan tanah dan pendanaan, serta memiliki tugas dan wewenang dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kerjasama dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah dapat dilakukan. Peran masyarakat dan kearifan lokal juga dipertimbangkan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas.

\r\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAROS
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
CONCERNING
PREVENTION AND IMPROVEMENT OF QUALITY OF SLUM HOUSING AND SLUM SETTLEMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS,

\n\n \n \n

Considering:

that everyone has the right to live in physical and mental well-being, to reside, and to obtain a good and healthy environment organized by the Regional Government in an effort to realize community welfare;
that in order to improve the quality of life and livelihood of the community, prevention and quality improvement of slum housing and slum settlements are carried out;
that based on Attachment letter D number 3 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be6d749a-1ec9-4d47-8dcc-a16b4cd6d1f0","actionData","errors"]