[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be6133da-4c8b-4c35-a241-ad6f6ec63642","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2003 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 3 Tahun 2003","number","3","year","2003","published_date","2003-01-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN ORGANISASI - TATA KERJA - DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2003/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
ABSTRAK:	\n \n Dengan adanya surat Menteri Dalam Negeri No. 045/560/OTDA Tanggal 24 Mei 2002 tentang Susulan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota (Positif List) Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Surat Kepala BKKBN Pusat No. 1289/OT.001/B.5/135/2002 Tanggal 28 Juni tentang Penyerahan Kelembagaan BKKBN kepada Pemda; Dengan adanya penyerahan Kelembagaan BKKBN Kepada Pemda di pandang perlu untuk membentuk Kelembagaan BKKBN menjadi Perangkat Daerah dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, kualitas kehrarga dan pengarahan mobilitas penduduk serta dapat meningkat Pelayanan Program KB kepada Masyarakat; Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Keluarga Berancana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Batang Hari berdarsarkan Kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah, Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas, rasional, profesionalisme serta visi dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. \n UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 21 Tahun 1994; PP No. 27 Tahun 1994; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999. \n Perda ini mengatur mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, meliputi: Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2003. \n Hal- hal yang belum diatur dalam perda ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. \n 38 hlm,; Penjelasan 3 hlm,; Lampiran 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2003 ini dibentuk sebagai respons terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 045/560/OTDA dan Surat Kepala BKKBN Pusat Nomor 1289/OT.001/B.5/135/2002 terkait penyerahan kewenangan dan kelembagaan BKKBN kepada pemerintah daerah. Tujuan utama dari peraturan ini adalah membentuk Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (KB dan PKS) sebagai perangkat daerah yang fokus pada pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk dan keluarga, serta pengarahan mobilitas penduduk.

Dinas KB dan PKS memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam desentralisasi program KB dan PKS. Susunan organisasi dinas terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha (dengan sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan, serta Perlengkapan), Kepala Sub Dinas Informasi Keluarga dan Analisa Program, Kepala Sub Dinas Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi, Kepala Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Kepala Sub Dinas Penguatan Kelembagaan dan Kesetaraan Jender, UPTD di beberapa kecamatan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas dinas. Bagian Tata Usaha mengkoordinasi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan. Sub-sub dinas memiliki fungsi spesifik terkait informasi keluarga, pengendalian KB dan kesehatan reproduksi, pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, serta penguatan kelembagaan dan kesetaraan jender. UPTD bertugas melaksanakan program KB dan PKS di wilayah kecamatan. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai keahlian.

Peraturan ini juga mengatur eselon jabatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat, serta tata kerja dinas yang menekankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit organisasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BATANG HARI REGENCY GOVERNMENT
BATANG HARI REGENCY REGULATION
NUMBER 3 OF 2003
CONCERNING
FORMATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF THE FAMILY PLANNING AND PROSPEROUS FAMILY DEVELOPMENT SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n

Considering:

that with the issuance of the Minister of Home Affairs Letter Number 045/560/OTDA
Dated May 24, 2002, concerning the Supplement to the List of Regency and City Authorities
(Positive List) in the Field of Family Planning and Prosperous Family Development
and the Letter from the Head of the Central BKKBN Number 1289/OT.001/B.5/135/2002 Dated 28
June concerning the Transfer of BKKBN Institutions to the Regional Government;
that with the transfer of BKKBN Institutions to the Regional Government,
it is deemed necessary to establish the BKKBN Institution as a Regional Apparatus in an effort to control population quantity,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be6133da-4c8b-4c35-a241-ad6f6ec63642","actionData","errors"]