[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be5810ce-eeb2-4501-b189-aae8d58652c1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2005","number","1","year","2005","published_date","2005-02-21","effective_date","2005-02-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi - kedudukan keuangan
2005
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD Tahun 2005 No.1 Seri A; 8 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas; bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi; \n Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Walikota Dan Wakil Walikota, Penganggaran Dan Pengeluaran, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2005. \n 8 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah (Walikota) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Walikota) Kota Bekasi. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Walikota dan Wakil Walikota adalah Pejabat Negara yang mendapatkan hak-hak keuangan.
Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Walikota dan Wakil Walikota dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri.
Gaji Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Walikota dan Wakil Walikota masing-masing disediakan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas.
Biaya operasional diberikan untuk pelaksanaan tugas, meliputi biaya rumah tangga, pembelian inventaris rumah jabatan, pemeliharaan rumah jabatan dan inventaris, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan kesehatan, perjalanan dinas, dan pakaian dinas.
Selain biaya operasional, Walikota dan Wakil Walikota diberikan biaya penunjang operasional untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya.
Pengeluaran terkait dengan gaji, sarana prasarana, biaya operasional, dan biaya penunjang operasional dibebankan kepada APBD.
Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran di luar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 01 OF 2005
CONCERNING
FINANCIAL POSITION OF REGIONAL HEAD AND DEPUTY REGIONAL HEAD
BEKASI CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Government Regulation Number 109 of 2000 concerning the Financial Position of Regional Heads and Deputy Regional Heads, it is deemed necessary to regulate the Financial Position of Regional Heads and Deputy Regional Heads of Bekasi City based on the principles of transparency and accountability;
that in connection with the considerations in letter a above, it is necessary to regulate the Financial Position of the Regional Head and Deputy Regional Head of Bekasi which is stipulated by the Regional Regulation of Bekasi City;

In View of:

Law Number 9 of 1996 concerning the Establishment of Bekasi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be5810ce-eeb2-4501-b189-aae8d58652c1","actionData","errors"]