[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be450945-cc08-4b3b-a245-6a1b1a51cc11","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-03-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surabaya","place_of_enactment","Surabaya","theme","Upaya Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESEHATAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Upaya Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa arah pembangunan kesehatan Kota Surabaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui\r\npeningkatan akses dan kualitas upaya kesehatan serta pengembangan perilaku sehat dan lingkungan sehat;\r\nc. bahwa agar penyelenggaraan upaya kesehatan di Kota Surabaya dapat dilaksanakan secara optimal maka perlu tindakan dari Pemerintah Daerah dan diperlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat untuk menyelenggarakan dan upaya kesehatan masyarakat; \n Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan\r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa \n Memberikan layanan kesehatan dilingkungan Kota Surabaya melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). Pemerintah kota juga berwenang memberikan izin bagi izin kegiatan kesehatan masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 41 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, menyediakan upaya kesehatan yang sesuai kebutuhan, serta mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis Penyelenggaraan Upaya Kesehatan: Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas terselenggaranya upaya kesehatan yang meliputi kesehatan ibu, bayi dan anak, kesehatan sekolah, kesehatan remaja, kesehatan reproduksi, perbaikan gizi, kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia, kesehatan bagi penyandang disabilitas, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pengamanan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan olahraga, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, dan kesehatan tradisional.
Hak dan Kewajiban:\n
- Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
- Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif.
- Masyarakat memiliki peran serta dalam pembangunan kesehatan.
\n
Kewenangan Pemerintah Daerah:\n
- Menerbitkan izin dan sertifikat terkait produksi dan peredaran makanan dan minuman.
- Menerbitkan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal.
- Membentuk Balai Pengujian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah.
\n

Peraturan ini juga mengatur sistem rujukan pelayanan kesehatan, pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, informasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, kerjasama, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan.

","transitional_provisions","sanctions","Walikota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pelanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Sanksi administratif dapat berupa: \n

Peringatan tertulis;
Paksaan pemerintah;
Pembekuan izin; dan/atau
Pencabutan izin.

\nPelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan/atau Pasal 37 ayat (3) dapat diancam pidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF SURABAYA
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SURABAYA CITY
NUMBER 2 OF 2017
TENTANG
HEALTH EFFORTS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAYOR OF SURABAYA,

Menimbang :

bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa arah pembangunan kesehatan Kota Surabaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas upaya kesehatan serta pengembangan perilaku sehat dan lingkungan sehat;
bahwa agar penyelenggaraan upaya kesehatan di Kota Surabaya dapat dilaksanakan secara optimal maka perlu tindakan dari Pemerintah Daerah dan diperlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat untuk menyelenggarakan dan upaya kesehatan masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be450945-cc08-4b3b-a245-6a1b1a51cc11","actionData","errors"]