[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be420911-a029-4ddc-b148-1a361769b9b7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2000","number","33","year","2000","published_date","2000-03-04","effective_date","2000-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumedang","place_of_enactment","Sumedang Utara","theme","Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD Kab. Sumedang No. 33 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2000. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sumedang.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa. Tujuannya adalah untuk mengatur proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan Panitia Pemilihan: BPD membentuk panitia pemilihan yang bertugas melakukan penjaringan, penyaringan, dan menetapkan calon Kepala Desa.
Persyaratan Pemilih: Penduduk desa WNI yang terdaftar minimal 6 bulan, berusia 17 tahun atau sudah menikah, dan tidak dicabut hak pilihnya berhak memilih.
Persyaratan Calon Kepala Desa: Calon harus bertaqwa, setia pada Pancasila dan UUD 1945, berkelakuan baik, tidak pernah terlibat kegiatan yang mengkhianati negara, tidak pernah dihukum penjara, minimal berusia 25 tahun dan maksimal 60 tahun, berpendidikan minimal SLTP, dan memenuhi syarat adat istiadat setempat.
Pelaksanaan Pemilihan: Kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan. Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Penetapan dan Pengesahan: Hasil pemilihan ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati.
Masa Jabatan: Masa jabatan Kepala Desa adalah 10 tahun atau 2 kali masa jabatan.
Pertanggungjawaban: Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
Larangan: Kepala Desa dilarang melanggar persyaratan, merusak kehormatan negara, menyalahgunakan wewenang, dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan.
Pemberhentian: Kepala Desa dapat diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, berakhir masa jabatan, tidak memenuhi syarat, melanggar sumpah, atau mengalami krisis kepercayaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Anggota Panitia Pemilihan atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SUMEDANG REGENCY
SUMEDANG
NUMBER 33 YEAR 2000 SERIES D.14

REGULATION OF SUMEDANG REGENCY
NUMBER 33 YEAR 2000
TENTANG
PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION, APPOINTMENT
AND DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF SUMEDANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa dalam penyelenggaraan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa dari Calon yang memenuhi syarat;
bahwa untuk dapat dicalonkan, dipilih diangkat dan diberhentikan dari Jabatan Kepala Desa perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
Undan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be420911-a029-4ddc-b148-1a361769b9b7","actionData","errors"]