For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Bersifat Rahasia di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara

Also known as: Peraturan BSSN 13/2019 · Peraturan BSSN No. 13 Tahun 2019 · Peraturan BSSN Nomor 13 Tahun 2019

Status:
Active
Effective Date:27 Desember 2019Publication Date:20 Desember 2019
Aset Milik Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Badan Siber dan Sandi Negara
ThemePemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Bersifat Rahasia di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
LocationBadan Siber dan Sandi Negara
Effective Date27 Desember 2019
Publication Date20 Desember 2019
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penghapusan Dengan Tindak Lanjut Pemusnahan Materiil Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 457).

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mengatur tentang pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang bersifat rahasia di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara pemusnahan dan penghapusan BMN yang bersifat rahasia. Ketentuan substansial mencakup bahwa pemusnahan dan penghapusan BMN yang bersifat rahasia dilakukan terhadap barang yang digunakan untuk mengidentifikasi, memproteksi, menanggulangi kejahatan atau ancaman siber, dan/atau untuk penyelenggaraan persandian yang bersifat rahasia. BMN yang bersifat rahasia tidak dapat dipindahtangankan. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terkait pengajuan permohonan, penetapan keputusan, pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan, serta penandatanganan berita acara. Kewenangan ini dapat didelegasikan kepada pejabat lain. Pemusnahan BMN meliputi tahapan persiapan, pengajuan permohonan, dan pelaksanaan. Penghapusan BMN dilakukan jika BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang karena pemusnahan atau hilang. Proses penghapusan memerlukan persetujuan dari Pengelola Barang, kecuali untuk BMN yang dihapuskan karena pemusnahan.

(-)

(-)