[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdf7d83b-829f-4d0e-a7f1-9e5558aa892f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendidikan Diniyah","short_title","Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-11-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banda Aceh","place_of_enactment","Banda Aceh","theme","Pendidikan Diniyah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pendidikan Diniyah
2020
Qanun NO. 4, LD No. 4/2020
Qanun TENTANG Pendidikan Diniyah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Pemerintah Kota memiliki kewenangan untuk mengatur pendidikan dasar guna mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami;\r\nbahwa pembentukan karakter anak harus dimulai sejak dini, oleh karena itu Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Instansi terkait, dan segenap pemangku kepentingan diperlukan keterlibatan secara aktif untuk terlaksananya pendidikan diniyah;\r\nbahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang untuk melaksanakan pendidikan diniyah pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pendidikan DIniyah. \r\n\r\n \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 8 (Drt) Tahun 1956; UU No 44 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No 11 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 5 Tahun 1983; Qanun Aceh No 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2015. \r\n\r\n \n Dalam Qanun ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud,Tujuan,dan Sasaran, Wewenang dan Tanggung Jawab, Satuan Pendidikan Sebagai Penyelenggara, Materi dan Kurikulum, Hak dan Kewajiban Peserta Didik dan Orang Tua/ Wali, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Tata Tertib, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Penyusunan Program dan Indikator Keberhasilan, Penghargaan dan Sanksi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlak.","scope_and_parties","policy_content","Qanun Kota Banda Aceh ini mengatur tentang penyelenggaraan Pendidikan Diniyah di Kota Banda Aceh. Pendidikan Diniyah bertujuan untuk memperkuat keimanan dan akhlak mulia peserta didik. Sasaran Pendidikan Diniyah adalah peserta didik pada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar. Pemerintah Kota berwenang melaksanakan pendidikan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah. Satuan Pendidikan yang dimiliki Pemerintah Kota dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Diniyah. Kurikulum pendidikan diniyah merupakan muatan lokal yang wajib menjadi bagian intrakurikuler pendidikan sekolah pada pendidikan dasar Kota. Ruang Lingkup materi kurikulum pendidikan Diniyah meliputi: aqidah, akhlak, fiqih, tarikh, tajwid, dan tahfidz. Peserta didik dan orang tua/wali murid mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah. Setiap Tenaga pendidik dan kependidikan pada Satuan pendidikan dasar bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah. Setiap Satuan Pendidikan formal wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan diniyah. Pembiayaan pelaksanaan pendidikan diniyah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, dan sumber pendapatan lain yang sah. Masyarakat berhak untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah pada satuan pendidikan. Pemerintah Kota menyusun program penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan menetapkan indikator keberhasilan Pendidikan Diniyah pada Satuan Pendidikan. Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan dan Peserta Didik atas keberhasilannya melaksanakan Pendidikan Diniyah.","transitional_provisions","1. Pada saat Qanun ini diundangkan, semua ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diniyah menyesuaikan dengan Qanun ini.","sanctions","1. Setiap satuan pendidikan yang tidak menyelenggarakan Pendidikan Diniyah dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif untuk satuan pendidikan milik Pemerintah Kota berupa penjatuhan hukuman disiplin kepada Kepala Sekolah.\n3. Sanksi administratif untuk satuan pendidikan milik masyarakat berupa pencabutan izin operasional satuan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF BANDA ACEH CITY
NUMBER A YEAR 2020
on
DINIYAH EDUCATION

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDA ACEH,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the City Government shall have the authority to regulate basic education in order to realize students with noble character in accordance with Islamic values;
that the formation of children's character must begin early, therefore the Education Office, education units, related agencies, and all stakeholders are required to be actively involved in the implementation of diniyah education;
that based on Article 50 paragraph (5) of Law Number 20 Year 2003 on the National Education System jo. Article 17 paragraph (2) letter c of Law Number 11 Year 2006 on Governing Aceh, and Article 12 paragraph (1) letter a of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government, the Banda Aceh City Government is authorized to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdf7d83b-829f-4d0e-a7f1-9e5558aa892f","actionData","errors"]