[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdf4f46a-63b7-4c5d-96f4-f440d0131d56","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013","number","13","year","2013","published_date","2013-11-28","effective_date","2013-11-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sampah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat di Daerah, menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga keberadaan sampah tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya; bahwa pengelolaan sampah mencakup berbagai aspek yang sangat kompleks sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman bagi lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 ; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I\tKetentuan Umum \r\nBab II \tMaksud Dan Tujuan\r\nBab III \tRuang Lingkup\r\nBab IV \tJenis Sampah\r\nBab V \tKebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah\r\nBab VI \tTugas, Wewenang Dan Kewajiban\r\nPemerintah Daerah\r\nBab VII \tHak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat\r\nBab VIII \tPerizinan\r\nBab IX \tPenyelenggaraan Pengelolaan Sampah\r\nBab X \tPembiayaan Dan Kompensasi\r\nBab XI \tLarangan\r\nBab XII \tPengembangan Dan Penerapan Teknologi\r\nBab XIII \tSistem Informasi\r\nBab XIV \tKerjasama Dan Kemitraan\r\nBab XV \tInsentif Dan Disinsentif\r\nBab XVI \tPengawasan Dan Pembinaan\r\nBab XVII \tPenyelesaian Sengketa\r\nBab XVIII\tSanksi Administratif\r\nBab XIX\tPenyidikan\r\nBab XX\tKetentuan Pidana\r\nBab XXI\tKetentuan Peralihan\r\nBab XXII\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013. \n 31 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali. Latar belakangnya adalah peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi yang menghasilkan lebih banyak sampah, sehingga pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu diperlukan untuk melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi.

\n\n

Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengelompokan jenis sampah (sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik), kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, hak dan kewajiban masyarakat, serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

\n\n

Selain itu, peraturan ini mengatur perizinan bagi usaha pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan sampah), pembiayaan dan kompensasi terkait pengelolaan sampah, larangan-larangan terkait pengelolaan sampah, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan, sistem informasi pengelolaan sampah, kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan sampah, insentif dan disinsentif, penyelesaian sengketa, pengawasan dan pembinaan, serta ketentuan sanksi.

\n\n

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, memanfaatkan sampah sebagai sumber daya, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali.

","transitional_provisions","1. Pengelola fasilitas umum, pengguna persil, pemilik kendaraan umum atau pedagang kaki lima yang belum menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah wajib mengadakan atau menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang pada saat diundangkannya Peraturan daerah ini telah memiliki izin dari Bupati, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan permohonan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini belum memiliki izin dari Bupati, wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan/atau Pasal 18.\n2. Sanksi administratif dapat berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 13 OF 2013
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

Considering:

that with the increasing population and changes in community consumption patterns in the Region, it causes an increase in the volume, type, and characteristics of waste that are increasingly diverse, so that the existence of waste needs to be managed as well as possible;
that waste management covers various very complex aspects so that it needs to be carried out comprehensively and integrated from upstream to downstream so that it can be carried out safely for the environment, healthy for the community and is expected to provide economic benefits;
that based on the provisions in Article 9 of Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management and Government Regulation No. 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdf4f46a-63b7-4c5d-96f4-f440d0131d56","actionData","errors"]