[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdeb714e-dc6d-4536-8b06-568ac3cc0a18","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018","number","16","year","2018","published_date","2018-12-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasuruan","place_of_enactment","Bangil","theme","Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat \r\nKabupaten Pasuruan perlu adanya lingkungan yang baik \r\ndan sehat;\r\nb. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten\r\nPasuruan dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai\r\ndengan meningkatnya pertambahan penduduk telah\r\nmembawa dampak terhadap perubahan struktur daerah \r\ndan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan \r\nupaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas \r\nlingkungan antara lain melalui penyediaan dan \r\npemanfaatan ruang terbuka hijau di daerah;\r\nc. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang\r\nberwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan\r\nmenyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian \r\ndan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau;\r\nd. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di berbagai\r\nbidang, terutama pembangunan di wilayah perkotaan \r\nyang telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan \r\nhidup masyarakat perkotaan, ternyata masih \r\nmenimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dari \r\naspek tata ruang kota, berupa berkurangnya ruang \r\nterbuka hijau yang berfungsi untuk menjaga \r\nkeseimbangan ekosistem kota;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d \r\nperlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten \r\nPasuruan tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang\r\nTerbuka Hijau \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang \r\nKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang \r\nPengesahan United Nation Frame Work Convention On \r\nClimate Change/Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan \r\nBangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang \r\nKehutanan; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun \r\n2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) \r\nKabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 \n mangatur mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang meliputi antara lain: ketentuan umum, maksud dan tujuan, fungsi dan jenis ruang terbuka hijau, perencanaan dan penyediaan, pemanfaatan dan pengendalian, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018. \n jumlah 27 halaman + lampiran 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Pasuruan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang baik dan sehat, serta mengatasi dampak negatif dari pertumbuhan dan perkembangan daerah terhadap kualitas lingkungan. Tujuannya adalah menyediakan ruang yang cukup untuk konservasi, pengendalian air, pengembangan keanekaragaman hayati, penciptaan iklim mikro, rekreasi, pembatasan perkembangan kota, pengamanan sumber daya, mitigasi bencana, dan mencerminkan identitas daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

Asas penyelenggaraan RTH berdasarkan keterpaduan, keserasian, keberlanjutan, keberdayagunaan, keterbukaan, kebersamaan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, dan akuntabilitas.
Fungsi RTH meliputi fungsi ekologis (sirkulasi udara, pengatur iklim, peneduh, produsen oksigen, penyerap air, habitat satwa, penyerap polutan, penahan angin), fungsi sosial budaya (ekspresi budaya, media komunikasi, rekreasi, pendidikan), fungsi ekonomi (sumber produk), dan fungsi estetika (kenyamanan, keindahan).
Jenis RTH meliputi RTH Privat (pekarangan, halaman perkantoran, taman atap) dan RTH Publik (taman, sabuk hijau, jalur hijau, pemakaman).
Penyediaan RTH diatur berdasarkan luas wilayah (minimal 30%, terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat), jumlah penduduk, jenis pekarangan, halaman perkantoran, taman atap, lingkungan/pemukiman, taman perkotaan, hutan kota, sabuk hijau, jalur hijau jalan, taman pulau jalan, pejalan kaki, bawah jalan layang, dan fungsi tertentu (sempadan sungai, pantai, sumber air, pemakaman, rel kereta api, jaringan listrik).
Pemanfaatan RTH milik Pemerintah Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah, namun dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak lain atas izin Bupati.
Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh berbagai pihak.
Pengendalian RTH dilakukan dengan perizinan yang ketat.
Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
Masyarakat dan swasta memiliki hak dan kewajiban dalam penyediaan dan pemeliharaan RTH.
Peran serta masyarakat diatur dalam perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian RTH.
Terdapat larangan terhadap penebangan pohon dan perusakan fasilitas RTH tanpa izin.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau pihak swasta yang memanfaatkan dan mengelola RTH tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, pembatalan izin, atau pembongkaran.\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASURUAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF PASURUAN REGENCY
NUMBER 16 OF 2018
CONCERNING
PROVISION AND UTILIZATION OF GREEN OPEN SPACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASURUAN,

Considering:

that to improve the quality of life of the people of Pasuruan Regency, a good and healthy environment is needed;
that the growth and development of Pasuruan Regency in various sectors, which is accompanied by an increase in population, has had an impact on changes in the regional structure and a decline in environmental quality, so efforts are needed to improve and maintain environmental quality, including through the provision and utilization of green open space in the region;
that in order to realize environmentally sound development, policies are needed regarding the planning, implementation, control and supervision of Green Open Space;
that with the increasing development in various fields, especially

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdeb714e-dc6d-4536-8b06-568ac3cc0a18","actionData","errors"]