[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bde6f8f2-4550-466a-bbc8-2aace0ac1334","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk\r\nPelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di\r\nBidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-10-21","effective_date","2024-10-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk\r\nPelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di\r\nBidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Petunjuk Pelaksanaan - Petunjuk Teknis - Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
2024
Peraturan Menteri Sosial NO. 4, BN 2024 (786); 41 hlm
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Petunjuk\r\nPelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di\r\nBidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk pengembangan karier, peningkatan\r\nprofesionalisme, dan peningkatan kinerja jabatan\r\nfungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan\r\nsosial, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan\r\npetunjuk teknis jabatan fungsional di bidang\r\npenyelenggaraan kesejahteraan sosia \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU nomor 39 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2017; Perpres Nomor 110 Tahn 2021; Permensos Nomor 1 Tahun 2022; Permenpan Nomor 1 Tahun 2023; Permenpan Noor 1 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi/rumpun jabatan, kategori, dan jenjang Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan\r\nSosial yang terdiri atas: \r\na. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial; dan \r\nb. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial; ruang lingkup dan cakupan kegiatan; pengelolaan kinerja pejabatn fungsional; kebutuhan, pengangkatan, kenaikan pangkat. kenaikan jenjang, pemberhentian dan pengangkatan kembali, tim penilai kinerja PNS, serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janjji; analisis jabatan fungsional, kompetensi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan\r\nMenteri Sosial Nomor 10/HUK/2007 tentang Pedoman\r\nPembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, dicabut\r\ndan dinyatakan tidak berlaku. \n 41 hlm; hlm 1 sd 29 batang tubuh, hlm 30 sd 41 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. \n\n Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial sebagai instansi pembina jabatan fungsional memiliki tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.\n\n Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n 1. **Jenis Jabatan Fungsional**: Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terdiri atas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.\n 2. **Kedudukan dan Tanggung Jawab**: Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Instansi Pembina dan/atau Instansi Pengguna, bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan.\n 3. **Jenjang Jabatan**: Jenjang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial kategori keahlian terdiri atas ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama.\n 4. **Pengelolaan Kinerja**: Pengelolaan kinerja pejabat fungsional meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut evaluasi kinerja, berorientasi pada pengembangan kinerja, pemenuhan ekspektasi pimpinan, dialog kinerja, pencapaian kinerja organisasi, serta hasil kerja dan perilaku kerja pejabat fungsional.\n 5. **Kebutuhan Jabatan**: Kebutuhan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Unit Organisasi Instansi Pembina dan/atau Instansi Pengguna, disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.\n 6. **Pengangkatan**: Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi.\n 7. **Kompetensi**: Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial wajib memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2024
REGARDING
IMPLEMENTATION GUIDELINES AND TECHNICAL GUIDELINES FOR FUNCTIONAL POSITIONS
IN THE FIELD OF SOCIAL WELFARE ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that for career development, increased professionalism, and improved performance of functional positions in the field of social welfare administration, it is necessary to prepare implementation guidelines and technical guidelines for functional positions in the field of social welfare administration;
that the implementation guidelines and technical guidelines for functional positions in the field of social welfare administration are prepared as a guide in carrying out the duties, responsibilities, and authorities of functional positions in the field of social welfare administration;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bde6f8f2-4550-466a-bbc8-2aace0ac1334","actionData","errors"]