[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdc55137-2642-47f2-b490-013788e03cdc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-02-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bungo","place_of_enactment","Muara Bungo","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2018/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
ABSTRAK:	\n \n Dengan ditetapkan Kepmendagri No. 188.34-6040 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Perda Kab. Bungo No. 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Perda tersebut. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 95 Tahun 2012. \n Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018. \n Mengubah ketentuan Pasal 3; Pasal 8 ayat (6); Pasal 29.\r\nMenghapus ketentuan Pasal 28. \n 5 hlm.; Penjelasan 4 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 6)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Perubahan tersebut meliputi objek retribusi, yang mencakup pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan (ante mortem dan post mortem) serta juru sembelih halal (Juleha). Pengecualian objek retribusi diberikan kepada pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak, dengan besaran tarif ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku di wilayah daerah. Jika harga pasar sulit ditemukan, tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang meliputi pemeriksaan kesehatan hewan dan unsur keuntungan. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan mencakup biaya operasional langsung, biaya tidak langsung, biaya modal, dan biaya lain yang berhubungan dengan penyediaan jasa. Keuntungan ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya dan modal.

Pasal 28 dalam Peraturan Daerah sebelumnya dicabut. Selain itu, dilakukan penghapusan kata \"dapat\" dalam Pasal 29, sehingga pasal tersebut menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BUNGO
PROVINCE OF JAMBI

REGIONAL REGULATION OF BUNGO REGENCY
NUMBER 11 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2010 CONCERNING
FEES FOR SLAUGHTERHOUSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUNGO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of the Decree of the Minister of Home Affairs
Number 188.34-6040 of 2016 concerning the Cancellation of
Several Provisions of the Regional Regulation of Bungo Regency
Number 6 of 2010 concerning Slaughterhouse Fees,
it is necessary to make changes and adjustments
to several provisions in the Regional Regulation\nthereof;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning
Amendment to Regional Regulation Number 6 of 2010\nconcerning Slaughterhouse Fees;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdc55137-2642-47f2-b490-013788e03cdc","actionData","errors"]