[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdb94b04-a89a-427a-aba7-b1db0858778e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Barat No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-02-23","effective_date","2012-02-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nias Barat","place_of_enactment","Lahomi","theme","Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan keuangan parpol
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sebagai wahana pendidikan politik dan partisipasi politik rakyat, partai politik \r\nperlu diberdayakan agar mampu melaksanakan funsinya secara efektif dan mandiri \r\nberdasarkan kaidah-kaidah demoktasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, \r\ntransparansi, keadilan, aspirasi, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak \r\ndiskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan \r\nhukum yang dilakukan melalui pengalokasian anggaran berupa bantuan keuangan \r\nkepada Partai Politik yang dituangkan dalam APBD. \n UU No 12 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahu 2004;\r\nUU Nomor 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 46 Tahun 2008; UU No \r\n2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun \r\n2005; PP No 5 Tahun 2009; Permendagri No 13 Tahun 2006. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\nBab I : Ketentuan Umum\r\nBab II : Pemberian Bantuan Keuangan\r\nBab III : Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan\r\nBab IV : Penggunaan Bantuan Keuangan\r\nBab V : Laporan Pertanggungjawaban\r\nBab VI : Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2012. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Nias Barat. Latar belakangnya adalah untuk memberdayakan partai politik sebagai wahana pendidikan politik dan partisipasi politik rakyat. Tujuannya adalah agar partai politik mampu melaksanakan fungsinya secara efektif dan mandiri berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik setiap tahunnya.
Partai politik yang berhak menerima bantuan adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
Besarnya bantuan keuangan dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara.
Bantuan keuangan digunakan untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.

Persyaratan administrasi untuk pengajuan bantuan keuangan meliputi penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh KPU, susunan kepengurusan partai politik yang sah, rekening kas umum partai politik, NPWP partai politik, rencana penggunaan dana bantuan keuangan, dan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

","transitional_provisions","sanctions","1. Partai Politik yang melanggar ketentuan Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF WEST NIAS REGENCY
NUMBER: 3 SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF WEST NIAS REGENCY
NUMBER 3 YEAR 2012
CONCERNING
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST NIAS,

\n\n \n \n

Considering:

that as a vehicle for political education and political participation of the people, Political Parties need to be empowered in order to be able to carry out their functions effectively and independently based on the principles of democracy that uphold people's sovereignty, transparency, justice, aspirations, responsibility, and non-discriminatory treatment in the Unitary State of the Republic of Indonesia, it is necessary to provide a legal basis;
that one of the empowerment efforts for Political Parties as referred to in letter a, is carried out through the allocation of a budget in the form of financial assistance to Political Parties which is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdb94b04-a89a-427a-aba7-b1db0858778e","actionData","errors"]