[{"_1":2,"_142":-5,"_143":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdb16cbd-c110-4907-b9df-a7411b17ebcf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_138":139,"_140":141},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_124":125,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":-5,"_136":137},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-01-10","effective_date","2018-02-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 11, BN 2018/NO 70; KEMENDAG.GO.ID : 9 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008. Perubahan tersebut meliputi definisi Intan Kasar, Ekspor, Impor, Eksportir Terdaftar Intan Kasar (ET-Intan), Importir Terdaftar Intan Kasar (IT-Intan), Kimberley Process Certification Scheme (KPCS), Peserta KPCS, Sertifikat Intan Kasar, Surveyor, Kawasan Pabean, Menteri, dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (DIRJEN DAGLU). Peraturan ini juga mengatur pemeriksaan pemenuhan persyaratan impor Intan Kasar yang dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean, yang meliputi IT-Intan, SPI, dan Laporan Surveyor. Importir wajib membuat pernyataan mandiri (self declaration) secara elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id dengan mencantumkan nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan menyimpan dokumen persyaratan impor serta Pemberitahuan Impor Barang (PIB) paling sedikit 5 (lima) tahun. Importir yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor tidak dapat mengajukan permohonan IT-Intan kembali selama 2 (dua) tahun dan dimasukkan ke dalam daftar importir dalam pengawasan. Perusahaan yang melakukan Impor Intan Kasar tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Intan Kasar yang diimpor tidak sesuai ketentuan wajib ditarik kembali dari peredaran oleh Importir dengan biaya ditanggung oleh Importir. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan ekspor Intan Kasar, sementara Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemeriksaan dan pengawasan kegiatan Impor Intan Kasar secara berkala dan/atau sewaktu-waktu. Dalam melakukan pengawasan, DIRJEN DAGLU dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi/lembaga terkait lainnya. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Menteri untuk dihimpun sebagai bahan laporan Pemerintah Republik Indonesia kepada organisasi KPCS sesuai dengan ketentuan KPCS. Petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh DIRJEN DAGLU dan/atau Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengecualian atas ketentuan dalam Peraturan Menteri ini merupakan kewenangan dari dan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.","transitional_provisions","","sanctions","Perusahaan yang melakukan Impor Intan Kasar tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[102,108,112],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/204857/permendag-no-20-tahun-2021","a28bbda8-0e1e-44fe-9198-79f07af8f273",{"_103":109,"_105":110,"_36":111},"Permendag No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor","https://peraturan.bpk.go.id/Details/204854/permendag-no-19-tahun-2021","c8076ad1-6c07-45ec-a11b-188fc6605a4f",{"_103":113,"_105":114,"_36":115},"Permendag No. 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border)","https://peraturan.bpk.go.id/Details/160276/permendag-no-51-tahun-2020","d040f42a-bc71-4226-b693-024f00ccd29a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[122],{"_103":123,"_105":95},"Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar","amended_by",[126],{"_103":113,"_105":114,"_36":115},"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2018
CONCERNING
THE SECOND AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE
NUMBER 10/M-DAG/PER/6/2005 CONCERNING THE PROVISIONS ON
EXPORT AND IMPORT OF ROUGH DIAMONDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to further improve the effectiveness of the implementation of export and import policies for rough diamonds and to support the implementation of import trade through post border supervision, it is necessary to make several amendments to the Regulation of the Minister of Trade Number 10/M-DAG/PER/6/2005 concerning Provisions on Export and Import of Rough Diamonds as amended by the Regulation of the Minister of Trade Number 25/M-DAG/PER/7/2008 concerning Amendments to the Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdb16cbd-c110-4907-b9df-a7411b17ebcf","actionData","errors"]