[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdaee7fe-6626-4a5b-85f4-4d75980d22c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-01-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buru","place_of_enactment","Namlea","theme","Garis Sempadan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

GARIS SEMPADAN JALAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, BD. 2014/NO.3, LL KAB BURU: 8 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Garis Sempadan Jalan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan diberbagai\r\nsektor dan arus mobilisasi ekonomi dan sosial,guna kelancaran\r\npengunaan,penertiban prasarana fisik jalan di Kabupaten Buru\r\nmalia,perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Garis\r\nSempadan jalan. Upaya pembangunan dan pengembangan sistem jaringan\r\njalan dan menghadapi berbagai hambatan terutama akibat\r\nkeberadaan dan perkembangan bangunan-bangunan pada\r\nruang pengawasan jalan sehingga dalam penyelenggaraannya\r\ndapat mewujudkan sarana fisik jalan sesuai dengan fungsinya.\r\nBerdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Garis\r\nSempadan Jalan. \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 19 Tahun 2012. \n Peraturan Bupati ini mengatur tentang Garis\r\nSempadan Jalan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Garis Sempadan Jalan di Kabupaten Buru. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah meningkatnya pembangunan di berbagai sektor dan arus mobilisasi ekonomi dan sosial, yang memerlukan penertiban prasarana fisik jalan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sarana fisik jalan sesuai dengan fungsinya dan menunjang terciptanya lingkungan yang teratur melalui pemanfaatan lahan yang tertib di pinggir jalan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Fungsi dan Peranan Garis Sempadan Jalan: Melindungi Ruang Pengawasan Jalan dari bangunan yang dapat mengganggu fungsi jalan dan menentukan batasan penggunaan hak pemilik tanah di ruang pengawasan jalan.
Fungsi dan Peranan Ruang Jalan: Mengawasi, melindungi, dan membatasi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dari bangunan yang dapat mengganggu fungsi jalan. Ruang jalan diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan dan kenyamanan arus lalu lintas umum.
Jarak Garis dan Ruang Sempadan Jalan: Menetapkan jarak minimum Garis Sempadan Jalan untuk berbagai jenis jalan, seperti Arteri Primer dan Sekunder (12,5 meter), Kolektor Primer dan Sekunder (7,5 meter), serta Lokal Primer dan Sekunder (5,5 meter).
Izin, Rekomendasi, dan Dispensasi: Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan memerlukan izin dari penyelenggara jalan. Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan wajib memperoleh dispensasi. Pendirian bangunan di ruang pengawasan jalan memerlukan rekomendasi dari penyelenggara jalan.

Peraturan ini juga mendefinisikan berbagai istilah terkait jalan dan garis sempadan, seperti Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, Ruang Pengawasan Jalan, dan Garis Sempadan Jalan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BURU

REGULATION OF REGENT OF BURU

NUMBER 03 YEAR 2014

ABOUT

ROAD BOUNDARY LINES

REGENT OF BURU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the increasing development in various sectors and the flow of economic and social mobilization, in order to facilitate the use and order of physical road infrastructure in Buru Regency, it is necessary to stipulate a Regent's regulation regarding road boundary lines;
that the efforts to develop and expand the road network system and face various obstacles, especially due to the existence and development of buildings in the road supervision area, so that in its implementation it can realize physical road facilities in accordance with their function;
that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regent's Regulation regarding Road Boundary Lines;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdaee7fe-6626-4a5b-85f4-4d75980d22c3","actionData","errors"]