[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdacbdd4-1a06-41e0-8cbb-24fb7545099f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1954","number","31","year","1954","published_date","1954-04-06","effective_date","1954-04-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pekerja Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1954
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 31, LN. 1954/No. 51, TLN. No. 567, LLBPHN : 7 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pekerja Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 1954. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 ini disusun untuk menyamakan dan memperbaiki ketentuan mengenai pemberian upah kepada pekerja yang dipekerjakan pada berbagai usaha Pemerintah. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengatur pembayaran upah pekerja pemerintah yang sebelumnya dilakukan berdasarkan peraturan yang berbeda-beda di setiap daerah. Peraturan ini menetapkan bahwa pekerja pemerintah adalah mereka yang dipekerjakan untuk waktu tidak terbatas dan upahnya dibebankan pada anggaran belanja negara. Peraturan ini juga mengatur hubungan kerja, termasuk kapan hubungan kerja dimulai dan berakhir, serta hak pekerja atas upah, termasuk upah lembur dan pembayaran upah pada saat tidak bekerja. Selain itu, peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai pemberian uang lepas bagi pekerja yang diberhentikan dan tunjangan kematian bagi keluarga pekerja yang meninggal dunia.

","transitional_provisions","

Ketentuan-ketentuan tentang besarnya upah yang ada pada saat peraturan ini diumumkan tetap berlaku hingga ada penetapan lain yang diatur menurut Pasal 3 peraturan ini.

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 31 OF 1954
CONCERNING
GOVERNMENT WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering:	that until now there is no uniformity regarding the method of wage payment to Government workers; that while awaiting more complete regulations, it is deemed necessary at this time to establish uniform provisions regarding matters relating to Government work;
In view of:	Article 98 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia;

Hearing:
The Cabinet in its 40th meeting on March 16, 1954;

DECIDES:

By revoking all provisions that conflict with this regulation,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdacbdd4-1a06-41e0-8cbb-24fb7545099f","actionData","errors"]