[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bda224ec-7de7-460e-913b-575f314c9401","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2019","number","14","year","2019","published_date","2019-09-16","effective_date","2019-09-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang Selatan","place_of_enactment","Tangerang Selatan","theme","Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEJABAT PENYIDIK - PEGAWAI NEGERI SIPIL
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD No. 14/2019
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas Peraturan Daerah. \n Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 8 Th 1981; UU No 51 Th 2008; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 27 Th 1983 yg telah diubah dg PP No 92 Th 2015; PP No 16 Th 2018; Permendagri No 11 Th 2009; Permendagri No 31 Th 2009; Permendagri No 54 Th 2011; Permenkumham No 5 Th 2016; Permendagri No 3 Th 2019; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016.. \n 1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas, dan wewenang; 3. Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian; 4. Pelantikan dan Sumpah/Janji; 5. Kartu Tanda Pengenal; 6. Pelaksanaan Operasional; 7. Kode Etik; 8. pendidikan dan pelatihan; 9. Pakaian dan atribut; 10. Sekretariat PPNS; 11. Pembinaan; 12. Pendanaan; 13. Ketentuan Peralihan; 14.Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kepastian penegakan hukum atas Peraturan Daerah, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Dasar hukum pembentukan peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini mengatur peran, fungsi, tugas, dan wewenang PPNS di Kota Tangerang Selatan. PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wewenang PPNS meliputi menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, memeriksa tersangka, melakukan penggeledahan dan penyitaan, memanggil dan memeriksa saksi, serta mendatangkan ahli. PPNS juga memiliki kewajiban untuk melakukan penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui kepolisian, membuat berita acara setiap tindakan, membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota, dan bersikap sesuai kode etik PPNS.

Peraturan ini juga mengatur tentang pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS, yang diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri. Selain itu, diatur pula mengenai pelantikan dan sumpah/janji PPNS, kartu tanda pengenal, pelaksanaan operasional yang dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, kode etik, pendidikan dan pelatihan, pakaian dan atribut, serta pembentukan Sekretariat PPNS.

","transitional_provisions","1. PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai dengan masa tugasnya selesai.\n2. Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatannya diselesaikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n3. Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SOUTH TANGERANG CITY
REGIONAL GOVERNMENT OF SOUTH TANGERANG CITY.
Civil Servant Investigator Official.
BANTEN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH TANGERANG CITY
NUMBER 14 OF 2019
CONCERNING
CIVIL SERVANT INVESTIGATOR OFFICIAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SOUTH TANGERANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to organize good governance, public order and peace, and community protection, it is necessary to guarantee legal certainty for the enforcement of Regional Regulations;
that based on the provisions of Article 257 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, investigation of violations of the provisions of Regional Regulations is carried out by Investigator officials in accordance with the provisions of laws and regulations;
that in order to carry out tasks professionally and with authority in supporting the implementation of Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bda224ec-7de7-460e-913b-575f314c9401","actionData","errors"]