[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd879044-7960-417e-bd54-df89b5f1cba2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017 tentang RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-10-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2017/NO.10, LL KAB.KUBURAYA: 21 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan dibidang perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten; bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah daerah pada saat memberikan pelayannan pelaksanaan metrology legal berupa tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.2 Tahun 1981, UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 1985, Permen Perdagangan No.08/M-DAG/PER/3/2010. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek, dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Umum; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pendaftaran; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Sanksi Administratif; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa Penagihan; Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017. \n Penjelasan sebanyak 10 (sepuluh) halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Kubu Raya. Latar belakangnya adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek retribusi, yaitu pelayanan pengujian alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) dan pelayanan pengujian BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus).
Subjek retribusi, yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.
Penggolongan retribusi sebagai Retribusi Jasa Umum.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis pelayanan pengujian, frekuensi, tingkat kesulitan, dan karakteristik sarana prasarana.
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.
Struktur retribusi terdiri dari biaya investasi, operasional, pemeriksaan dan pengujian, penyegelan, serta pengawasan dan penyuluhan.
Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah daerah tempat pelayanan kemetrologian diberikan.
Masa retribusi disesuaikan dengan masa tanda tera.
Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata cara pendaftaran, pemungutan, dan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","1. Bupati dapat melimpahkan wewenang pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang kepada Kepala Dinas.\n2. Pelayanan Tera/Tera Ulang mulai dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Keterangan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tentang Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTTP.","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUBU RAYA
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUBU RAYA REGENCY
NUMBER 10 OF 2017
ON
SERVICE FEE FOR STAMPING/RESTAMPING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUBU RAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, especially the division of governmental affairs in the field of trade in the sub-sector of standardization and consumer protection, the implementation of Legal Metrology in the form of Stamping, Restamping and supervision is the authority of the Regency Government;
that the Service Fee for Stamping/Restamping is a type of general service fee that can be collected by the Regional Government when providing services for the implementation of legal metrology in the form of stamping/restamping to individuals or entities;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd879044-7960-417e-bd54-df89b5f1cba2","actionData","errors"]