[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd831c01-8c84-4b6f-9531-73c0535a6373","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2003","number","7","year","2003","published_date","2003-06-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin - trayek - angkutan - penumpang - umum
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2003/ No.1 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sebagai dampak perkembangan pembangunan untuk terciptanya tertib lalu lintas sehubungan dengan ketentuan Izin Trayek maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Perda. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah denfan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmen Perhubungan No. 84 Tahun 1998; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Perda Kab. Sukabumi No. 31 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 14 Tahun 2001; Perda Kab. Sukabumi No. 15 Tahun2002. \n Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Obyek Dan Subyek Retribysi, Kewajiban Memiliki Trayek, Tata Cara Memperoleh Izin, Retribusi Perijinan, Izin Identisial, Tata Cara Pembayaran, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2003. \n 13 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 1992 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Sukabumi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin trayek angkutan penumpang umum di Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah perkembangan pembangunan yang meningkatkan intensitas lalu lintas angkutan umum. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban lalu lintas.

Ketentuan substansial meliputi:

Kewajiban setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan angkutan penumpang umum di daerah untuk memiliki izin trayek atau izin operasi.
Pemberian izin berdasarkan asas domisili dan kebutuhan yang disesuaikan dengan pola angkutan.
Larangan memindahtangankan atau memperjualbelikan izin.
Kewajiban daftar ulang izin setiap tahun.
Ketentuan mengenai kondisi kendaraan yang harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
Pengenaan retribusi untuk memperoleh izin trayek dan izin operasi, dengan tarif yang berbeda berdasarkan klasifikasi trayek dan kapasitas tempat duduk.
Pengaturan mengenai izin insidental untuk penggunaan kendaraan cadangan dalam kondisi tertentu.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi bertanggung jawab atas pelayanan administrasi, penyiapan izin, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin kendaraan penumpang umum.

","transitional_provisions","1. Izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin tersebut.\n2. Pemegang izin harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebelum ketentuan Bupati ditetapkan.","sanctions","1. Barang siapa melanggar pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.0000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 7
SERIES C
REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER: 7 YEAR 2003
CONCERNING
PUBLIC PASSENGER TRANSPORT ROUTE PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that as a result of development progress, the traffic flow of public motor vehicle transport always shows an increasing intensity;
that in order to create road traffic and transport orderliness as referred to in letter a above, the provisions for Public Passenger Transport Route Permit have been established by Regional Regulation of Sukabumi Regency Number 12 of 2001;
that in connection with the provisions of the Route Permit that are no longer in accordance with the current state of affairs, adjustments need to be made immediately;
that for the purposes and interests mentioned above, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd831c01-8c84-4b6f-9531-73c0535a6373","actionData","errors"]